Pemerintah dapat mendorong pengembangan kawasan industri berbasis teknologi dan inovasi, terutama di wilayah dengan potensi besar seperti Sulawesi dan Kalimantan sehingga kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan.
- Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Program-program pemberantasan kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai, subsidi bahan pokok, dan pelatihan kerja, harus diperluas.
Di bidang kesehatan, akses universal terhadap layanan kesehatan berkualitas melalui peningkatan fasilitas, tenaga medis, dan digitalisasi layanan kesehatan menjadi prioritas.
- Mengembangkan Wilayah Luar Jawa
Kawasan seperti Maluku-Papua yang mencatat pertumbuhan 7,81% perlu mendapatkan perhatian lebih. Pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan energi terbarukan di wilayah ini dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi.
- Peran Badan Pusat Statistik (BPS)
BPS memainkan peran kunci dalam menyediakan data yang akurat dan relevan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan.
Informasi statistik mengenai potensi wilayah, produktivitas sektor, hingga indikator kesejahteraan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan yang strategis dan terukur.
BPS juga perlu terus berinovasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data serta pemanfaatan teknologi (big data, artificial intelligence) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data mengingat peran BPS semakin krusial di era digital.
Hambatan Menuju Pertumbuhan 8%
Meskipun peluang untuk mencapai target 8% terbuka lebar, ada beberapa hambatan yang perlu diwaspadai:
- Ketidakpastian Global
Perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik dapat menghambat ekspor Indonesia. Diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan nilai tambah produk menjadi solusi utama agar daya saing produk meningkat.
- Inflasi dan Stabilitas Harga
Lonjakan harga pangan atau energi dapat menekan daya beli masyarakat. Data menunjukkan tingkat inflasi tahunan sepanjang 2024 pernah mencapai 3,05%.
Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang tepat. Pemerintah juga perlu menjaga pasokan dan stabilitas harga bahan pangan.
- Defisit Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah
Masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru, hanya 25% dari proyek strategis nasional yang teralokasi di wilayah timur.
Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah timur, masih menjadi prioritas dan skema pendanaan kreatif (selain APBN) perlu dioptimalkan.
Baca Juga: Konflik Kongo Memanas, Pemberontak M23 Kuasai Kota Tambang Nyabibwe, Kivu Selatan
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Tingkat partisipasi tenaga kerja di sektor formal masih sekitar 40%, menunjukkan tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.