Keterbatasan Metode Pengukuran dan Pelajaran bagi Pemerintah dari Angka Kemiskinan Bank Dunia

Penulis: Jousairi Hasbullah
(Analis Statistik dan Pembangunan Sosial)

----------------------------

Ukuran Kemiskinan Bank Dunia USD6.85 itu sangat kasar. Tetapi hasilnya harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah. Jika tidak, omong kosong kita bisa menuju Indonesia Emas di tahun 2045.

Sejujurnya. Bank Dunia tidak mungkin bisa menghitung angka kemiskinan di setiap negara dengan akurat. Karena Garis Kemiskinan (GK) yang mereka stimulasikan sebesar USD6.85 misalnya adalah hasil hitungan yang sangat kasar yaitu dengan merata-ratakan Garis Kemiskinan (dengan PPP: Purchasing Power Parity) di negara-negara yang masuk dalam kategori upper middle income countries. Kenapa disebut kasar? Karena nilai dan struktur konsumsi di setiap negara sangat berbeda dari yang dikonversikan oleh dollar PPP itu sendiri.

Kelemahan lain yang justru paling menonjol adalah Bank Dunia menetapkan Garis Kemiskinan (GK) berdasarkan kategori negara masuk group mana. Misalnya group negara miskin (poor) menengah bawah (lower middle income) dan menengah atas (upper middle income) yang didasarkan besaran PDB per kapita yang hanya merupakan refleksi dari kemampuan suatu negara dalam mengakumulasikan nilai tambah. Berbagai bukti empiris selama ini menunjukkan bahwa untuk negara berkembang korelasi antara PDB dan kemiskinan tidak selalu berada di arah relasi yabg ideal (ketika PDB meningkat kemiskinan belum tentu menurun)

Baca Juga: Meluruskan Polemik Pengukuran dan Jumlah Kemiskinan di Indonesia: Perspektif BPS dan Bank Dunia

Pertanyaannya, cara penentuan Garis Kemiskinan (GK) yang sangat kasar oleh WB tersebut kenapa masih juga digunakan? Karena tidak ada rotan akarpun jadi. Bank Dunia tak mengumpulkan data sendiri. Karena itu penetapan GK hanya dengan cara yang paling mudah untuk perbandingan kasar kemiskinan antar negara.

Apakah cara pengukuran kemiskinan Bank Dunia tidak bermanfaat? Tetap bermanfaat.

Untuk Indonesia, setidaknya kita punya gambaran kasar tentang indikasi sangat kuat bahwa sangat banyak orang Indonesia yang selama ini dinyatakan tidak miskin (menurut ukuran BPS) tetapi jarak kesejahteraan mereka dengan orang yang dikatagorikan miskin (oleh BPS) sesungguhnya tidak begitu jauh. Dengan kata lain, secara hitungan sangat kasar, sebanyak 60,3 persen orang Indonesia kemungkinan tingkat kesejahteraannya tidak terlalu jauh berbeda dengan orang yang oleh Garis Kemiskinan nasional kita dinyatakan sebagai orang miskin.

Angka Kemiskinan Bank Dunia, bagaimanapun kasarnya, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia untuk introspeksi betapa masih besarnya tantangan pembangunan untuk mensejahterakan penduduk Indonesia.

Baca Juga: Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Luncurkan Program Sekolah Rakyat

Pelajaran lain yang seharusnya dipetik bahwa omong kosong dengan kata: Bonus Demografi dan Indonesia emas di tahun 2045 jika 60 persen manusia Indonesia kehidupannya masih jauh dari layak.

Bandung 14 Mei 2025