Pendapatan nasional yang tinggi tidak berarti setiap individu memiliki gaji yang besar.
Pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang memastikan distribusi pendapatan lebih adil, seperti peningkatan UMR yang layak, perlindungan pekerja informal, serta program sosial yang efektif untuk kelompok berpenghasilan rendah.
Selain itu, media harus lebih berhati-hati dalam mengutip angka statistik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kegaduhan di masyarakat.
Memberikan informasi yang jelas, kontekstual, dan profesional sangat penting untuk memastikan literasi ekonomi yang lebih baik.
Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat lebih kritis terhadap angka-angka ekonomi yang diumumkan dan menuntut kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.***
Penulis: Dr. Andri Yudhi Supriadi, SE, ME
Kepala BPS Kota Denpasar
Artikel Terkait
BPS Beberkan Penyebab Penurunan Wisman pada September 2023
Nilai Tukar Petani Januari Capai 118,27, Ini Penjelasan BPS
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I/2024 Capai 5,11 Persen, Tertinggi SejakĀ 2015
Dari Efisiensi Anggaran ke Pertumbuhan: Bagaimana BPS Membantu Memetakan Dampak Program Makan Bergizi Gratis
Membangun Masa Depan: BPS dan Strategi Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen