Hilirisasi dan Nilai Tambah: Jalan Menuju Perekonomian yang Lebih Sejahtera

Hilirisasi: Instrumen Pembangunan Inklusif

Mengapa masyarakat perlu mendukung hilirisasi? Karena program ini membuka peluang nyata: pendapatan ekspor produk hilir untuk pembangunan publik, penciptaan lapangan kerja terampil, dan ketahanan ekonomi.

Angka-angka BKPM menunjukkan realisasi investasi yang besar pada Januari–September 2025. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar mengalir menjadi manfaat sosial dan ekonomi bagi penduduk lokal.

Kebijakan hilirisasi yang disusun Kementerian ESDM didukung oleh dua regulasi. Pertama, kerangka regulasi baru dalam UU No. 2/2025 dan PP No. 39/2025, yang menegaskan prioritas nilai tambah di dalam negeri.

Baca Juga: Bumi Gas Energi Desak Bareskrim Gelar Perkara Khusus Dugaan Manipulasi Keterangan Palsu KPK

Kedua, realisasi investasi yang substansial pada periode Januari–September 2025 dengan total capaian Rp1.434,3 triliun yang terdiri dari Rp789,7 triliun (PMDN) dan Rp644,6 triliun (PMA).

Hal ini memperlihatkan momentum investasi ke sektor-sektor strategis, termasuk hilirisasi.

Kunci selanjutnya adalah implementasi. Fokusnya pada tata kelola transparan, pengawasan pelaksanaan, integrasi data pelacakan bahan baku, penegakan TKDN dan transfer teknologi, serta jaminan lingkungan dan distribusi manfaat ke masyarakat lokal.

Bila semua ini dijalankan konsisten, hilirisasi akan menjadi jalan nyata menuju perekonomian yang lebih sejahtera.

*) Yuliot Tanjung
Wakil Menteri ESDM