UI: Berbahaya Jika Masyarakat Sipil Ragu Data BPS

“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year,” jelasnya.

Baca Juga: Krisis Kemanusiaan Gaza Semakin Buruk, Pakar PBB Desak Boikot Global atas Israel

Ia menuturkan, pihaknya mencoba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama.

Sementara itu, porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67% dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25%. Artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi.

“Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ungkap Bhima.

Baca Juga: Desak Transparansi, Judistira Minta Distamhut Buka Data Lengkap Pemangkasan Pohon Rawan Tumbang

Senada dengan itu, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya Triwulan II 2025.

“Kami juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS. Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh Media.

Alternatif Terbaik

Teguh Dartanto menambahkan, diskusi publik antara BPS dengan masyarakat sipil dan pelaku usaha menjadi alternatif terbaik dalam meningkatkan kredibilitas data BPS.

Baca Juga: BP Taskin Andalkan Data BPS sebagai Dasar Penajaman Program Pengentasan Kemiskinan

Jika tidak mau, silahkan saja CELIOS ke UN. Menurut saya sah-sah saja CELIOS melakukan itu. Atau masyarakat akan banyak melakukan spekulasi,” tandas Teguh.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D., tidak merespon pesan teks yang disampaikan ke nomor WhatsApp-nya. ***