Mantan Kepala BPS: Opsi Review Garis Kemiskinan Terbuka

ESENSI.TV, JAKARTA – Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2006-2011 mengatakan, opsi bagi pemerintah khususnya BPS melakukan review terhadap perhitungan garis kemiskinan terbuka.

“Jadi basket kebutuhan dasar ini jika perlu, memang dapat didiskusikan lebih lanjut atau di review,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (26/07/2025).

Hal itu dikatakannya merespon angka kemiskinan yang dirilis BPS per Maret 2025 mencapai 8,47% dari total populasi Indonesia, atau sebanyak 23,85 juta jiwa.

Baca Juga: Untuk Data Berkeadilan Sosial, Pemerintah Didesak Segera Revisi Metodologi Pengukuran Kemiskinan

Angka ini turun 0,1 persen poin dibandingkan periode September 2024.

Alternatif dan Opsi Lain?

Ilustrasi angka kemiskinan beda versi, beda tujuan. (Foto: Pexels)

Rusman menjelaskan, angka kemiskinan itu semuanya kembali pada pengukuran kemiskinan itu sendiri.

Menurut dia, BPS mendefinisikan pengukuran kemiskinan dengan kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan dasarnya, makanan setara 2100 kilo kalori (kkal) per hari dan non-makanan.

Karena itu, secara akademik perhitungan garis kemiskinan itu perlu didiskusikan, terkait basket kebutuhan dasar dan garis kemiskinannya.

Baca Juga: Bank Muamalat Buka Program Magang Mulia Teller untuk Lulusan SMA hingga D3, Cek Syaratnya

“Kemudian adakah alternatif/opsi lain? Persepsi tentang kemiskinan kan sangat beragam, tidak sekedar kemiskinan harus naik atau turun,” papar Rusman yang juga Wakil Menteri Pertanian periode Oktober 2011 – 20 Oktober 2014 itu.

Data BPS menjelaskan, penghitungan angka penduduk miskin ini didasari oleh Susenas Maret 2025. Penghitungan penduduk miskin ini mengacu pada angka pengeluaran penduduk miskin atau standar Garis Kemiskinan.

Dari data BPS, Garis Kemiskinan pada Maret 2025 adalah sebesar Rp609.160,00 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,34%. ***