ESENSI.TV, JAKARTA – Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) periode tahun 2021-2025, Teguh Dartanto, Ph.D., mendorong masyarakat sipil dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan diskusi publik. Khususnya yang terkait data pertumbuhan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis oleh BPS sebesar 5,12%.
“Karena jika masyarakat sipil terutama pelaku bisnis meragukan data-data BPS, akan bahaya ke depannya,” ujar dia, di Jakarta, Senin (11/08/2025).
Ia mengusulkan, agar masyarakat sipil yang meragukan data BPS bisa melakukan diskusi publik dengan mengundang BPS.
Utamanya, untuk menjelaskan perbedaan angka-angka statistik yang dikeluarkan oleh BPS dengan berbagai informasi yang ada, kata dia.
BPS Harus Jujur
Menurut dia, diskusi publik itu sangat penting untuk memastikan proses transparansi berlangsung optimal dan tercipta semangat saling belajar.
“BPS harus mau jujur dan terbuka untuk meningkatkan kredibilitasnya,” papar Teguh yang juga Peneliti Senior LPEM FEB UI itu.
Baca Juga: Menkeu: Tingkatkan Integritas, Akuntabilitas, dan Kredibilitas Pasar Modal Tahun 2023
Audit Data BPS
Sementara itu, lembaga penelitian independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) telah mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyatakan, bahwa inisiasi yang dilakukan CELIOS menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.
Artikel Terkait
Nilai Tukar Petani Januari Capai 118,27, Ini Penjelasan BPS
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I/2024 Capai 5,11 Persen, Tertinggi Sejak 2015
Dari Efisiensi Anggaran ke Pertumbuhan: Bagaimana BPS Membantu Memetakan Dampak Program Makan Bergizi Gratis
Membangun Masa Depan: BPS dan Strategi Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Mewujudkan Integrasi Data Nasional: Peran Sentral BPS dan Urgensi Perubahan UU Statistik
Meluruskan Polemik Pengukuran dan Jumlah Kemiskinan di Indonesia: Perspektif BPS dan Bank Dunia
Komentar Kecil tentang Kemiskinan Versi World Bank dan Versi BPS
BP Taskin Andalkan Data BPS sebagai Dasar Penajaman Program Pengentasan Kemiskinan
Mantan Petinggi BPS: Pemerintah Gagal Turunkan Jumlah Penduduk Miskin
Mantan Kepala BPS: Opsi Review Garis Kemiskinan Terbuka