Desak Transparansi, Judistira Minta Distamhut Buka Data Lengkap Pemangkasan Pohon Rawan Tumbang

ESENSI.TV, JAKARTA - Ancaman pohon tumbang saat musim hujan mendorong Judistira Hermawan mendesak Distamhut DKI buka data pemangkasan secara transparan.

Pengawasan terhadap kondisi pohon tua dan rimbun menjadi perhatian serius Judistira Hermawan, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yang menilai pentingnya transparansi data dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Ia menekankan bahwa publik harus mengetahui pohon mana saja yang telah dipangkas dan wilayah mana yang belum dijangkau oleh tindakan preventif.

Menurutnya, dengan data terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mendorong percepatan pemangkasan pohon rawan tumbang, khususnya di wilayah padat penduduk.

Baca Juga: Kanada Jatuhkan Bantuan Udara ke Gaza, Kecam Tindakan Israel yang Halangi Distribusi

Judistira menyoroti masih banyaknya laporan pohon tumbang yang terjadi di sejumlah titik Jakarta saat hujan lebat disertai angin kencang mengguyur beberapa waktu terakhir.

Ia menyebutkan bahwa transparansi data akan mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, masyarakat, serta aparat wilayah seperti RT dan RW.

Selain itu, publikasi data tersebut juga penting agar warga dapat mengetahui apakah wilayah mereka masuk dalam rencana penopingan atau belum.

Judistira juga meminta agar data pemangkasan pohon tidak hanya diumumkan di media internal, melainkan juga melalui kanal informasi publik seperti situs web resmi Pemprov DKI atau media sosial.

 Baca Juga: Duel Sengit di Anfield, The Reds Tumbangkan Athletic Club Lewat Aksi Gakpo dan Salah

Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang akuntabel serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga kota.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Distamhut yang telah melakukan pemangkasan di beberapa lokasi, namun menggarisbawahi pentingnya pemerataan tindakan di seluruh kecamatan.

Judistira menegaskan bahwa keterbukaan data akan membantu pemerintah menghindari tudingan pilih kasih atau ketidakseimbangan distribusi layanan.

Ia pun meminta agar setiap proses pemangkasan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh publik jika dibutuhkan, baik dalam bentuk foto, lokasi, maupun tanggal pelaksanaan.