Mantan Petinggi BPS: Pemerintah Gagal Turunkan Jumlah Penduduk Miskin

ESENSI.TV, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dinilai gagal menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2016-2018, M. Sairi Hasbullah, saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (26/07/2025).

“Itu artinya, pemerintah gagal menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan,” ujar dia.

Ia mengatakan, bahwa penurunan angka kemiskinan sebesar 0,1 poin persen tidak berarti apa-apa.

Baca Juga: BP Taskin Andalkan Data BPS sebagai Dasar Penajaman Program Pengentasan Kemiskinan

Menurut dia, jika data yang dipublikasikan benar maka cara publik merespon angka kemiskinan itu yang mestinya tidak melihat penurunan 0,1 persen poin itu sebagai penurunan.

“Pemerintah ya ternyata belum bisa nurunin kemiskinan. Apalah arti 0,1 persen poin. Itu artinya ngga turun,” terang dia.

Isu Sensitif

Senada dengan itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS periode tahun 2006-2009, Arizal Ahnaf mengakui cukup sulit untuk menjelaskan tentang angka kemiskinan yang diterbitkan BPS.

Baca Juga: Komentar Kecil tentang Kemiskinan Versi World Bank dan Versi BPS

“Tetapi hal ini bisa terjadi meskipun tanpa rekayasa data,” ucap dia.

Ia memberikan 2 catatan penting untuk memahami hal tersebut.

Pertama, pergeseran angka di sekitar garis kemiskinan memang sangat mudah terjadi. Termasuk jika saat pendataan pembagian dana Bantuan Sosial (Bansos)/Program Keluarga Harapan (PKH) baru saja diterima penduduk miskin.

“Mungkin perlu di cek bagaimana sikon (situasi kondisi) yang terjadi pada September 2024 dan sikon pada Maret 2025,” terang dia.

Kedua, lanjut dia, secara statistik penurunan 0,1 persen tersebut tidak bermakna atau tidak ada penurunan.