Namun, angka ini tidak berdiri sendiri; diperlukan indikator lain, seperti indeks kesenjangan sosial dan indeks pembangunan manusia, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.
Kesimpulan dan Saran Kebijakan
Kemiskinan adalah masalah kompleks yang tidak dapat disederhanakan hanya dengan angka-angka.
Konsep garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah alat untuk memahami realitas sosial dan merancang kebijakan yang tepat, bukan untuk menyederhanakan persoalan hidup manusia.
Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami konteks dan batasan dari data kemiskinan ini. Dengan begitu, kita dapat berkontribusi dalam diskusi yang lebih konstruktif dan mendukung upaya bersama untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara efektif, berikut beberapa saran kebijakan:
- Meningkatkan Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial: Memperbaiki basis data penerima bantuan agar tepat sasaran, sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan manfaatnya.
- Mendorong Peningkatan Upah di Sektor Informal: Mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan pekerja informal melalui pelatihan keterampilan dan akses ke pasar yang lebih luas.
- Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok: Mengendalikan harga bahan pokok, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, untuk meringankan beban masyarakat miskin.
- Investasi di Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
- Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pembangunan ekonomi di daerah tertinggal melalui pemberdayaan UMKM, akses modal, dan penguatan infrastruktur.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka kemiskinan tidak hanya menurun secara statistik, tetapi juga mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat Indonesia.***
Penulis: Dr. Andri Yudhi Supriadi, SE, ME
Kepala BPS Kota Denpasar