Sebanyak 3,3 juta masyarakat Indonesia ternyata masih dalam kategori miskin ekstrem. Karena itu, Pemerintah diminta menyiapkan program khusus untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di daerah.
Dari jumlah tersebut, warga dengan tingkat miskin ekstrem paling banyak berada di Indonesia timur. Ketimpangan ekonomi dan sosial antar wilayah sebagai fenomena yang kompleks.
"Pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia,” jelas Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/8/2023).
Mengingat faktor geografis, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, dan peluang pekerjaan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah.
"Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dengan seksama agar program bantuan lebih tepat sasaran. Harus diingat cara pandang masyarakat khususnya di Indonesia timur tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jadi cara pendekatan bantuannya pun berbeda," ujarnya.
Ia mendorong adanya evaluasi dari Pemerintah terkait program bantuan khususnya bagi rakyat Indonesia timur. Menurutnya, diperlukan data yang akurat serta faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
Dengan memiliki data yang andal, kata dia, Pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Turunkan Angka Kemiskinan
Perancangan program yang tepat sasaran dinilai penting menyusul langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menganggarkan Rp500 triliun untuk perlindungan sosial.
Dana RAPBN 2024 itu sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan untuk mendukung kelompok yang berpendapatan rendah.
Puan juga mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan dalam program bantuan sosial yang tepat dan efektif. Dengan begitu, masyarakat yang berada di garis kemiskinan ekstrem dapat menerima manfaatnya secara langsung.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan.
Di mana pada tahun 2021 angka kemiskinan mencapai 10,1 persen. Lalu turun menjadi 9,5 persen pada 2022. Lalu di tahun 2023 ini, angka kemiskinan ekstrem telah mencapai 2,04 persen.
Untuk mencapai target 0 persen angka kemiskinan pada tahun 2024, Pemerintah meluncurkan beberapa program. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial hingga hingga subsidi energi.
"Kami di DPR berkomitmen mengawal setiap kebijakan pemerintah dalam hal program bantuan sosial. Kita semua berharap, keadilan sosial bisa tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada," tutup Puan. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
