"Sebagai bagian dari pengawasan legislatif, kami memiliki tanggung jawab memastikan semua proyek berjalan sesuai aturan. Oleh karena itu, kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup melalui Dirjen Gakkum untuk segera menyegel proyek ini dan meminta PT MNC Land mengurus izin AMDAL yang benar," tegasnya.
Baca Juga: Target Juara! Tim Indonesia Tunjuk Rinov Rivaldy & Siti Fadia Sebagai Kapten di BAMTC 2025
Tak hanya itu, DPR juga meminta pihak pengelola proyek untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan hingga ada kepastian hukum terkait izin lingkungan.
“Kami tidak ingin melihat kerusakan lingkungan semakin parah. Oleh sebab itu, pembangunan harus dihentikan sementara sampai semua dokumen legalitas dan pengelolaan lingkungan diperbaiki,” lanjutnya.
Selain temuan teknis, sidak ini juga didasari oleh laporan dari warga sekitar yang telah tiga kali menggelar aksi protes terhadap proyek MNC Lido City.
Masyarakat menilai pembangunan yang dilakukan tanpa kepatuhan terhadap regulasi lingkungan akan berdampak buruk bagi mereka, terutama terkait akses air bersih dan keseimbangan ekosistem setempat.
Menindaklanjuti sidak ini, Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini.
Baca Juga: Trump Ultimatum Hamas, Ancam Batalkan Gencatan Senjata Jika Tak Bebaskan Sandera
“Kami akan terus memantau dan menunggu kejelasan izin lingkungan proyek ini. Jangan sampai ada pembiaran terhadap pelanggaran yang bisa berdampak luas,” pungkas Bambang.
Pemerintah dan DPR kini tengah mempertimbangkan langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan sanksi tegas terhadap PT MNC Land jika tidak segera menyelesaikan kewajiban hukumnya.
Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan besar tidak bisa mengabaikan aspek lingkungan, terutama jika berpotensi merugikan masyarakat luas.***(LL)
Artikel Terkait
Tragedi Penembakan PMI di Malaysia, DPR Desak Perlindungan Lebih Kuat untuk Pekerja Migran
Geng Rusia Rampok Warga Ukraina di Bali, DPR: Citra Pariwisata Bisa Terganggu
Warga Muaro Jambi Alami Kerugian Akibat Pengeboran Pertamina, DPR Desak Ganti Rugi
Heboh Soal Siapa Dalang Penyebab Kelangkaan LPG 3 Kg, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan DistribusiĀ
Kasus Dugaan Aborsi oleh Oknum Polda Aceh, DPR Minta Penindakan Tegas