Senin, 22 Desember 2025

Sahroni Minta KPK Koordinasi dengan Pimpinan Partai Sebelum Tangkap Kader, Netizen: Keburu Kabur Lah

Photo Author
- Jumat, 22 Agustus 2025 | 12:00 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. (Foto: Instagram @ahmadsahroni88)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. (Foto: Instagram @ahmadsahroni88)

ESENSI.TV, JAKARTA - Dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyoroti pentingnya komunikasi antara lembaga antirasuah dengan pimpinan partai politik.

Ia menilai koordinasi tersebut perlu dilakukan sebelum KPK melakukan penangkapan terhadap kader partai yang terjerat kasus korupsi.

Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/8). Dalam kesempatan itu, Sahroni menyampaikan pandangannya langsung kepada Ketua KPK, Setyo Budiyanto. 

Ia menekankan bahwa komunikasi lebih dulu dengan pimpinan partai bisa menghindari kejadian-kejadian yang menimbulkan sorotan publik di kemudian hari.

Baca Juga: Dorong Kemandirian Fiskal, Misbakhun Soroti Urgensi PNBP sebagai Sumber Negara

Pernyataan Sahroni muncul setelah ia menyinggung kasus penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, pada Kamis (7/8) malam di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Penangkapan tersebut dilakukan KPK tidak lama setelah Abdul Azis menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem.

“Kami berharap kejadian seperti di Makassar tidak terulang. Kalaupun mau tangkap misalnya, Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kita anterin itu orang ke Bapak,” kata Sahroni, dikutip dari Instagram @fakta.indo pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Dalam forum yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto hadir untuk menyampaikan laporan kinerja lembaganya sekaligus membahas berbagai isu terkait pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Judistira Minta Kerja Sama Erat DPRD dan Pemprov untuk Tuntaskan Normalisasi Sungai Ciliwung

Isu mengenai proses penindakan dan koordinasi KPK dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, menjadi salah satu sorotan utama anggota Komisi III DPR.

Dengan pernyataan ini, Sahroni menegaskan kembali peran DPR sebagai mitra kerja KPK dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Ia juga mengingatkan agar langkah-langkah penindakan kasus korupsi tetap berjalan dengan mekanisme yang tidak menimbulkan gesekan antar-lembaga maupun partai politik.

Namun pernyataan Sahroni yang sering disebut sebagai crazy rich itu membuat ribuan netizen marah.

Halaman:

Editor: Raja H. Napitupulu

Sumber: instagram @fakta.indo

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X