Prabowo Hapus Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN, Tantang yang Keberatan untuk Mundur

ESENSI.TV, JAKARTA - Reformasi besar dalam tata kelola perusahaan negara kembali dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menegaskan bahwa praktik pembagian tantiem untuk direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus.

Menurutnya, sistem ini tidak masuk akal dan hanya menambah beban tanpa memberikan kontribusi nyata bagi efisiensi perusahaan negara.

Prabowo mencontohkan, ada komisaris yang hanya menghadiri rapat sekali dalam sebulan, tetapi bisa membawa pulang hingga Rp40 miliar dalam setahun berkat tantiem. 

Baca Juga: Tips Belajar Tanpa Stress Ala Gen Z yang Efektif dan Praktis

Ia bahkan mengaku awalnya tidak memahami arti istilah tersebut. “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Itu akal-akalan mereka saja. Mereka sengaja pakai istilah asing supaya rakyat tidak mengerti,” ucapnya, yang disambut tawa anggota DPR.

Selain menghapus tantiem, Presiden juga menyoroti jumlah komisaris yang dinilai terlalu gemuk di sejumlah BUMN. 

Ia menegaskan bahwa jumlah komisaris akan dipangkas menjadi maksimal enam orang saja. 

“Kalau bisa empat atau lima orang cukup. Saya hilangkan tantiem, dan kalau ada yang keberatan, ya berhenti. Banyak anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” tegasnya.

Baca Juga: Itinerary Liburan 2 Hari 3 Malam di Banyuwangi yang Seru dengan Destinasi Terbaik

Langkah ini disebut Prabowo sebagai bagian dari upaya menciptakan pengelolaan BUMN yang lebih ramping, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara. 

Ia menekankan bahwa BUMN tidak boleh menjadi tempat parkir jabatan dengan imbalan berlebihan, melainkan harus fokus pada kinerja nyata yang mendukung pembangunan nasional.

Kebijakan tegas tersebut diperkirakan akan memicu perdebatan, terutama dari kalangan yang selama ini menikmati sistem tantiem. 

Namun, Prabowo menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah jelas, yaitu keberlanjutan BUMN harus mengutamakan efisiensi, bukan kepentingan segelintir orang.