Hamas Didesak Terima Rencana Damai Gaza, Trump Beri Batas Waktu 3 hingga 4 Hari

ESENSI.TV, AMERIKA - Konflik panjang di Gaza kembali memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan ultimatum tegas kepada Hamas. 

Dalam pernyataannya di Washington, Trump menegaskan bahwa kelompok tersebut hanya memiliki waktu tiga hingga empat hari untuk menerima rencana damai yang telah disepakati sejumlah negara dan disetujui langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

Jika menolak, Trump memperingatkan akan ada “akhir yang sangat menyedihkan.”

Rencana perdamaian yang terdiri dari 20 poin ini disusun melalui mediasi Qatar dan Mesir, lalu diserahkan kepada Hamas pada Senin malam. 

Baca Juga: APBN 2025 Jadi Tameng Ekonomi, Menkeu Sebut Subsidi Rp218 Triliun Jaga Harga BBM, Listrik, dan Pupuk Tetap Stabil

Salah satu poin utama adalah gencatan senjata segera, pertukaran semua sandera yang ditahan Hamas dengan tahanan Palestina di Israel, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, serta pembentukan pemerintahan transisi di bawah pengawasan badan internasional.

Namun, poin yang paling kontroversial adalah tuntutan agar Hamas melucuti senjata. Hal ini sebelumnya sudah berkali-kali ditolak oleh kelompok tersebut. 

Meski begitu, seorang pejabat yang mengikuti proses perundingan mengatakan bahwa Hamas berjanji akan meninjau proposal tersebut dengan itikad baik sebelum memberikan jawaban resmi.

Sikap Hamas dan Kritik Keras

Meski ada janji untuk mengkaji, sumber dekat Hamas menyebutkan bahwa isi rencana ini sangat memihak Israel dan dianggap memberikan syarat yang mustahil dipenuhi. 

Hamas menilai bahwa proposal itu pada dasarnya berupaya menghapus keberadaan mereka, tanpa memberikan hak nyata bagi rakyat Palestina maupun penduduk Gaza.

Baca Juga: Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis Jadi Sorotan, Polda Kepri Hentikan Dapur Penyedia di Karimun dan Batam Sementara Waktu

Sejak awal perang dua tahun lalu, Hamas konsisten menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza sebagai syarat utama pertukaran sandera. 

Meski bersedia melepaskan otoritas administratif, mereka menolak keras untuk melepaskan persenjataan.