APBN 2025 Jadi Tameng Ekonomi, Menkeu Sebut Subsidi Rp218 Triliun Jaga Harga BBM, Listrik, dan Pupuk Tetap Stabil

ESENSI.TV, JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas harga barang kebutuhan.

Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi tercatat sudah mencapai Rp218 triliun atau setara 43,7 persen dari total pagu tahun berjalan.

Informasi ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 30 September 2025.

Baca Juga: Manfaat Konsumsi Matcha bagi Kesehatan, Minuman Hijau yang Lagi Jadi Favorit

Menkeu menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp498,8 triliun pada tahun 2025, dengan realisasi hingga Agustus mencapai hampir separuhnya.

Menurutnya, faktor utama yang memengaruhi realisasi tersebut meliputi fluktuasi harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume konsumsi barang bersubsidi di masyarakat.

Meski pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik sejak 2022, sebagian besar harga jual yang berlaku saat ini masih jauh di bawah harga keekonomian.

Baca Juga: Menara Pandang Tele, Gerbang Menikmati Sunset dan Keindahan Alam Samosir

Selisih harga inilah yang kemudian ditanggung APBN melalui mekanisme subsidi dan kompensasi, sehingga masyarakat tetap bisa menikmati harga yang lebih terjangkau untuk BBM, LPG, listrik, maupun pupuk.

Menkeu memberikan gambaran konkret, seperti harga keekonomian Pertalite yang seharusnya Rp11.700 per liter namun dijual hanya Rp10.000 per liter, dengan selisih Rp1.700 per liter yang ditanggung APBN.

Kondisi serupa juga terjadi pada solar, di mana harga keekonomian mencapai Rp11.950 per liter, tetapi masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau setara 43 persen.

Sementara itu, untuk LPG tabung 3 kilogram, besaran subsidi bahkan mencapai sekitar 70 persen dari harga keekonomian, menjadikannya salah satu komoditas dengan dukungan fiskal terbesar.

Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat! Ini 6 Hal yang Harus Dipersiapkan di Mobil Sebelum Perjalanan Panjang

Menurut Menkeu, skema subsidi dan kompensasi tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah melalui kebijakan fiskal, dan mekanismenya akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.