Dukung atau Jatuh, PM Prancis Sebastien Lecornu Didesak Terapkan Pajak 2 Persen untuk Miliarder

Di parlemen, kalangan kiri bahkan sudah pernah meloloskan rancangan ini di majelis rendah pada Februari lalu, meski akhirnya ditolak Senat. 

Dengan situasi sekarang, peluangnya kembali menguat karena Lecornu tak bisa menyingkirkan tuntutan Partai Sosialis.

Kekhawatiran Dunia Usaha

Pengusaha dan asosiasi bisnis memperingatkan pajak ini bisa menekan investasi, terutama di sektor start-up yang sedang berkembang. 

CEO Mistral AI, Arthur Mensch, menegaskan pentingnya keadilan pajak, namun mengingatkan bahwa perusahaan baru biasanya membutuhkan waktu lama untuk meraih keuntungan. 

Jika dipaksa membayar, para pendiri bisa saja terpaksa menjual sahamnya.

Baca Juga: Tren Olahraga Favorit Gen Z, Sehat, Gaul, dan Penuh Gaya

Menanggapi hal itu, Partai Sosialis menyatakan siap berkompromi dengan pengecualian bagi perusahaan rintisan hingga lima tahun pertama meraih laba.

Namun, mereka tetap menegaskan bahwa target utama kebijakan adalah para miliarder besar seperti Bernard Arnault, orang terkaya di Prancis.

Tantangan Konstitusi

Selain persoalan ekonomi, pajak Zucman juga diperkirakan menghadapi tantangan hukum. 

Sejumlah pakar menilai kebijakan ini bisa dianggap konfiskatif atau terlalu menargetkan kelompok tertentu. 

Namun, Zucman menegaskan justru kondisi saat ini melanggar prinsip keadilan pajak dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga 1789.

Baca Juga: Misbakhun Dorong Subsidi Pangan dan Energi Tepat Sasaran Demi Ringankan Beban Wong Cilik

“Pajak ini tidak membuat miliarder membayar lebih, tetapi memastikan mereka tidak membayar lebih sedikit dibanding warga lainnya,” tegas Zucman.