Meski begitu, pengamat menilai DPR baru memenuhi sebagian kecil dari 17 tuntutan jangka pendek.
Masih ada sejumlah isu besar yang menunggu penyelesaian, termasuk pembatasan fasilitas lain, transparansi penuh, hingga reformasi struktural yang masuk dalam tuntutan jangka panjang.
Langkah DPR menghapus tunjangan rumah, memangkas fasilitas, dan menghentikan gaji anggota yang dinonaktifkan parpol merupakan jawaban awal terhadap “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Meski demikian, publik akan terus mengawasi apakah langkah ini sekadar simbolis atau benar-benar konsisten dijalankan hingga seluruh tuntutan terpenuhi.
Kepercayaan masyarakat bisa benar-benar pulih hanya jika DPR berani menuntaskan reformasi secara menyeluruh, bukan sekadar berhenti pada kebijakan parsial.***(LL)
Artikel Terkait
Sampaikan Maaf Usai Rumahnya Dijarah, Menkeu Sri Mulyani: Kami Terus Berbenah, Tugas Negara Bukan untuk Korupsi atau Menindas
Provokator Lempar Molotov di Bandung dan Bakar Fasilitas di Senayan, Ricuh Tak Terhindarkan
Dorong Pemberantasan Korupsi, Prabowo Desak Puan Percepat RUU Perampasan Aset
Nadiem Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop
Tak Hanya Nadiem Makarim, Kejagung Juga Tetapkan 4 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi Pengadaan Laptop