Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Luncurkan Program Sekolah Rakyat

ESENSI.TV, JAKARTA - Upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrem kini memasuki babak baru. 

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Presiden RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menurunkan angka kemiskinan secara nasional. 

Instruksi ini bukan hanya simbol komitmen, tapi menjadi panduan konkret untuk langkah bersama yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin di berbagai penjuru negeri.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyambut hadirnya Inpres tersebut sebagai landasan penting dalam mewujudkan target nasional pengentasan kemiskinan. 

Baca Juga: Bermodus Cek Darah, Dokter Muda Bius dan Rudapaksa Keluarga Pasien di Rumah Sakit

Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi pemicu bagi seluruh elemen pemerintahan untuk bekerja secara kolektif dan efisien. 

“Dengan adanya Inpres ini, kita bisa bergerak bersama, lebih terpadu, dan hasilnya lebih terasa bagi rakyat,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Halalbihalal di Gedung Aneka Bakti Kemensos, dikutip pada Kamis, 10 April 2025.

Target ambisius pun telah ditetapkan: kemiskinan ekstrem diharapkan turun hingga nol persen pada tahun 2026, sementara tingkat kemiskinan umum ditekan hingga di bawah lima persen pada tahun 2029. 

Untuk merealisasikan hal tersebut, salah satu terobosan penting yang akan segera dijalankan adalah program Sekolah Rakyat, sebuah konsep pendidikan inklusif yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan dari akarnya.

Baca Juga: 90 Negara Selain China Bertekuk Lutut ke AS, Trump Janji Tunda Tarif Asal Tak Melawan

Program Sekolah Rakyat kini sudah memasuki tahap akhir persiapan. 

Proses rekrutmen guru, seleksi siswa, perumusan kurikulum, serta revitalisasi gedung-gedung lama yang akan dijadikan sekolah tengah dilakukan. 

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pembelajaran akan dimulai pada tahun ini, seiring dengan peningkatan fasilitas di gedung-gedung yang telah diusulkan daerah.

Dukungan daerah juga sangat kuat. Sekitar 200 kepala daerah telah menyatakan kesiapan menyumbangkan aset berupa gedung dan lahan untuk program ini.