Mantan Petinggi BPS: Pemerintah Gagal Turunkan Jumlah Penduduk Miskin

Baca Juga: Meluruskan Polemik Pengukuran dan Jumlah Kemiskinan di Indonesia: Perspektif BPS dan Bank Dunia

“Isunya menjadi lebih sensitif karena ‘saat’ data dirilis, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” paparnya.

Kemiskinan Turun Versi BPS

Sebelumnya, BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau sekitar 8,74 % dari total penduduk. Angka ini menurun 0,1 persen poin terhadap posisi September 2024.

Menurut BPS, penghitungan angka penduduk miskin ini didasari oleh Susenas Maret 2025. Penghitungan penduduk miskin ini mengacu pada angka pengeluaran penduduk miskin atau standar Garis Kemiskinan.

Baca Juga: Penduduk Miskin di Indonesia Bertambah 200 Ribu Orang Dalam 6 Bulan

Sementara itu, Garis Kemiskinan pada Maret 2025 adalah sebesar Rp609.160,00/kapita/bulan, angka ini naik sebesar 2,34% dibandingkan September 2024.

Data BPS Tidak Valid

Secara terpisah, Founder dan Direktur Eksekutif CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, angka kemiskinan versi BPS terjadi karena angka kemiskinan selama ini masih menggunakan garis kemiskinan yang lama.

"Kemiskinan versi BPS terjadi karena angka kemiskinan selama menggunakan metode Garis Kemiskinan yang lama tidak akan menjawab realita di lapangan. Jadi BPS kalau masih keluarkan angka kemiskinan tanpa revisi Garis Kemiskinan sama saja datanya kurang valid," jelas dia.

Baca Juga: Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Luncurkan Program Sekolah Rakyat

Akibatnya, data BPS kerap tidak bisa menjadi acuan program bantuan sosial. Ujung-ujungnya, pemerintah harus mencari data sendiri, by name by address, untuk memetakan orang miskin dengan kriteria yang berbeda dengan BPS.

“Ini menambah biaya dalam anggaran perlindungan sosial (Perlinsos),” keluhnya. ***