ESENSI.TV, INTERNASIONAL - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy.
Dalam pernyataan terbaru yang disampaikannya melalui media sosial pada hari Rabu, Trump menyebut Zelenskiy sebagai "diktator tanpa pemilu".
Ia juga memperingatkan bahwa pemimpin Ukraina itu harus segera bertindak untuk mencapai perdamaian, jika tidak ingin kehilangan negaranya.
Pernyataan ini semakin memperburuk hubungan antara kedua pemimpin tersebut dan memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Eropa mengenai kemungkinan perubahan kebijakan AS terhadap perang Rusia-Ukraina.
Baca Juga: Hattrick Mbappe Kandaskan Harapan Manchester City , Real Madrid Menang 3-1 di Santiago Bernabeu
Kritik pedas ini muncul sehari setelah Trump menyatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas invasi Rusia yang dimulai pada 2022.
Pernyataan ini menambah ketidakpastian di antara para sekutu AS di Eropa, yang khawatir bahwa strategi Trump dalam mengakhiri konflik justru akan menguntungkan Moskow.
Sejak kembali menjabat kurang dari satu bulan, Trump telah mengambil langkah berbeda dari kebijakan AS sebelumnya, termasuk mengakhiri upaya untuk mengisolasi Rusia.
Langkah ini terlihat dari komunikasi langsungnya dengan Presiden Vladimir Putin serta diskusi antara pejabat senior AS dan Rusia yang tidak melibatkan Ukraina.
Baca Juga: Cara Gen Z Memaafkan Diri: 10 Langkah untuk Hidup Lebih Ringan
Menanggapi serangan Trump, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menegaskan bahwa Ukraina tidak akan tunduk pada tekanan untuk menyerah.
"Kami akan terus mempertahankan hak kami untuk bertahan hidup," ujarnya dalam pernyataan di platform media sosial X.
Masa jabatan Zelenskiy sebenarnya berakhir pada 2024, tetapi Ukraina tidak dapat menyelenggarakan pemilu presiden dan parlemen karena masih berada di bawah darurat militer sejak Februari 2022, menyusul invasi Rusia.
Pernyataan Trump yang menyebut Zelenskiy tidak memiliki legitimasi karena tidak mengadakan pemilu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk PBB.