Visa Dicabut Buntut Dukung Palestina, Presiden Kolombia Petro Tuding AS Langgar Hukum Internasional

ESENSI.TV, NEW YORK - Hubungan diplomatik Kolombia dan Amerika Serikat kembali memanas. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, melontarkan kritik keras setelah pemerintah AS mencabut visanya. 

Menurut Petro, keputusan tersebut bukan hanya tindakan sepihak, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. 

Langkah itu diambil Washington setelah Petro tampil dalam demonstrasi pro-Palestina di New York dan menyerukan tentara AS agar menolak perintah Presiden Donald Trump terkait konflik di Gaza.

Petro menegaskan bahwa dirinya tidak terpengaruh dengan pencabutan visa tersebut. 

Baca Juga: Kartu Identitas Liputan Reporter Istana Dicabut, IJTI Ajukan 4 Sikap

“Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke AS. Tapi saya tidak peduli, karena saya juga warga Eropa dan merasa sebagai orang bebas di dunia,” ujarnya melalui media sosial. 

“Dicabut hanya karena mengecam genosida, membuktikan AS sudah tidak lagi menghormati hukum internasional," imbuhnya.

Konflik Gaza sendiri menjadi latar ketegangan ini. Menurut otoritas di Gaza, lebih dari 65.000 orang telah tewas sejak serangan Israel, sementara seluruh penduduk wilayah tersebut terpaksa mengungsi. 

Sejumlah pakar hukum, akademisi, hingga penyelidikan PBB menilai situasi itu sebagai bentuk genosida. 

Israel menolak tuduhan tersebut dan menegaskan tindakannya adalah upaya mempertahankan diri.

Baca Juga: Persahabatan Gen Z di Era Digital, Dari Chat Virtual hingga Ikatan Nyata yang Tak Terduga

Dalam aksinya di depan markas besar PBB di Manhattan, Petro menyerukan pembentukan pasukan global dengan misi utama membebaskan Palestina. 

Ia juga meminta tentara AS untuk tidak mengarahkan senjata ke rakyat serta mendesak agar mereka tidak mematuhi perintah Trump, melainkan mengikuti perintah kemanusiaan.

Departemen Luar Negeri AS melalui akun resminya menyebut tindakan Petro tersebut sembrono dan provokatif sehingga visa dicabut.