Trump Kembali Larang Masuk Warga dari 12 Negara, Dunia Internasional Bereaksi Keras

Baca Juga: 5 Makanan Penambah Darah Alami untuk Atasi Anemia Secara Cepat dan Aman Tanpa Obat Kimia

Sebagai bentuk protes, Presiden Chad Idriss Deby memerintahkan penghentian penerbitan visa untuk warga negara AS. 

Sementara itu, juru bicara pemerintah Republik Kongo menyebut pelabelan negaranya sebagai tempat yang menampung teroris sebagai 'kesalahpahaman besar.'

Sebelumnya, pada masa jabatan pertamanya, Trump juga pernah menerapkan larangan serupa terhadap sejumlah negara mayoritas Muslim. 

Larangan itu sempat mendapat kritik luas dan digugat di pengadilan, sebelum akhirnya ditegakkan Mahkamah Agung pada 2018. 

Baca Juga: Unik! Pantai Krakal Ternyata Muncul dari Dasar Laut, Kini Jadi Primadona Wisata Yogyakarta

Namun, Presiden Joe Biden mencabut kebijakan tersebut pada awal masa jabatannya di 2021 dengan menyebutnya sebagai 'noda pada hati nurani bangsa.'

Trump kembali menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyaring pelancong secara aman dan akurat. 

Ia juga menyinggung insiden baru-baru ini di Boulder, Colorado, di mana seorang warga Mesir menyerang demonstran pro-Israel dengan bom molotov. 

Pria tersebut diketahui telah tinggal di AS dengan izin yang telah kedaluwarsa. Mesir sendiri tidak termasuk dalam daftar negara yang terkena larangan.

Baca Juga: Kesempatan Jadi Editor Freelance di Balai Pustaka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya!

Beberapa negara terdampak mulai merespons. Somalia menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan AS dan memperbaiki kerja sama keamanan. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello menyebut pemerintah AS fasis dan memperingatkan warga Venezuela agar tidak tinggal di AS karena dianggap tidak aman.

Di sisi lain, sejumlah individu juga terdampak secara langsung. Seorang guru asal Myanmar yang terpilih mengikuti program pertukaran pendidikan Departemen Luar Negeri AS mengaku khawatir rencananya akan gagal akibat larangan ini. 

Ia mengatakan telah melalui proses seleksi yang ketat dan belum mendapat kejelasan sejak pengumuman kebijakan baru tersebut.