ESENSI.TV, NASIONAL - Rencana Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) kini menjadi topik perbincangan penting di kalangan pembuat kebijakan.
Pemerintah dan parlemen, khususnya Komisi I DPR RI, menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi global.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan bahwa kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri, termasuk rencana keanggotaan di BRICS.
Baca Juga: Wamendagri Sebut Aduan Pilkada 2024 Didominasi Pelanggaran Ketertiban, NTT Catat Laporan Tertinggi
"Kami di Komisi I DPR RI, yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri, akan terus memberikan masukan konstruktif untuk kebijakan diplomasi yang selaras dengan kepentingan nasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS harus dipertimbangkan dengan matang," ujar Anton dalam diskusi publik bertema Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakrata, dikutip pada Rabu, 20 November 2024.
Menurut Anton, bergabung dengan BRICS bisa membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama ekonomi internasional.
Namun, ia juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pakar hubungan internasional, dan kaum intelektual dalam merumuskan strategi keanggotaan Indonesia di BRICS.
Baca Juga: Tunggu Kesiapan Infrastruktur, Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN Belum Akan Ditandatangani
“Kami percaya bahwa masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang tertarik pada politik global, akan sangat membantu pemerintah dalam memahami kompleksitas politik internasional. Dengan begitu, kebijakan luar negeri yang diambil akan lebih matang dan inklusif,” tambahnya.
Anton mengingatkan bahwa Indonesia pernah berhasil melewati masa-masa sulit dalam ekonomi global, seperti pada tahun 2008 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia menilai keberhasilan SBY dalam menjaga stabilitas ekonomi saat itu patut menjadi inspirasi bagi pemerintah saat ini.
“Presiden SBY berhasil memimpin Indonesia melewati krisis ekonomi global 2008 dengan bijaksana. Tidak hanya bertahan, tetapi ekonomi kita juga tumbuh secara berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan kebijakan luar negeri yang adaptif dan strategis,” jelasnya.
Baca Juga: Polres Tangsel Gagalkan Peredaran 40,2 Kg Sabu, Jaringan Lintas Provinsi Terungkap
Diskusi publik yang diinisiasi oleh Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menghadirkan sejumlah pembicara, seperti Muhsin Syihab (Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Luar Negeri), Teuku Rezasyah (Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran), Esther Sri Astuti (Direktur Eksekutif INDEF), dan Alexey Rykov (Political Counsellor dari Kedutaan Rusia).
Artikel Terkait
Debat Revisi UU Penyiaran, Perlindungan Anak atau Ancaman bagi Kebebasan Pers? Begini Kata DPR
Dianggap Kurang Berperan, DPR Desak OJK Lebih Serius Berantas Judol, Fokus pada Transaksi Perbankan
Revisi UU DKJ Disahkan DPR: Empat Pasal Baru Atur Masa Depan Jakarta
Viral Lapas Tanjung Raja Jadi Tempat Pesta Narkoba, Begini Komentar Pedas DPR
Harga Minyakita Meroket, DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Produsen dan Pedagang Nakal