Kemenko Polhukam Minta Riau Jamin Akurasi Data Pemilih Pilkada Serentak 2024

ESENSI.TV, PEKANBARU - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk menjamin akurasi data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Hal itu disampaikan Deputi I Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjend TNI DR. Heri Wiranto, di Pekanbaru, Rabu (07/08/2024).

“Kami perlu mendorong keakuratan data pemilih dan peningkatan perekaman e-KTP untuk menjamin hak pilih,” kata dia.

Ia mengatakan, data Kemendagri per 8 Juli 2024 mencatat bahwa total jumlah penduduk adalah 6.861.237 dan jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah 4.854.034.

Baca Juga: Kemenko Polhukam Minta Riau Tingkatkan Fasilitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

“Jadi ada perbedaan signifikan, dan itu harus ditelusuri akurasinya,” tegas Heri.

Perkembangan Terkini

Heri menuturkan, pihaknya juga meminta informasi perkembangan terkini dan langkah strategis yang perlu diambil Pemerintah Provinsi Riau terkait adanya daerah yang anggarannya belum realisasi sesuai perencanaan. 

Pasalnya, kata dia, berdasarkan data Kemendagri pada 8 Juli 2024 yang disampaikan pada saat Rakor Kesiapan Pilkada se-Wilayah Sumatera, terdapat beberapa stakeholders pelaksana Pilkada serentak 2024 di Riau yang belum merealisasikan anggarannya.

Baca Juga: Kemenko Polhukam Minta Riau Tingkatkan Fasilitas Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Pertama, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir belum merealisasikan anggaran bagi 4 instansi stakeholders Pilkada serentak. Yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU); Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Instansi Polri; dan Instansi TNI.

Kedua, Kabupaten Indragri Hilir belum realisasi anggaran bagi 3 instansi stakeholders Pilkada serentak 2024, yaitu KPU, Bawaslu, Polri.

Ketiga, Kabupaten Kepulauan Meranti belum realisasi anggaran bagi KPU dan Bawaslu. Keempat, Kabupaten Pelalawan belum realisasi anggaran bagi Bawaslu dan Polri.

Kelima, Kota Dumai belum realisasi anggaran bagi Bawaslu. Keenam, Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu belum realisasi anggaran bagi Polri.