Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) melalui Desk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 terus melakukan pemantauan. Khususnya permasalahan yang dihadapi pada Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hal itu diungkapkan Deputi Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, di Jakarta, Kamis (20/06/2024).
“Salah satu permasalahan yang terus mendapat perhatian serius adalah terkait dukungan anggaran yang masih terkendala dan belum terdistribusi 100% di beberapa daerah melalui skema NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” ujar dia.
Berdasarkan ketentuan, dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dibebankan kepada APBD di masing-masing Pemda Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Selain itu, katanya, permasalahan yang juga terus mendapat perhatian adalah terkait pendistribusian logistik Pilkada yang membutuhkan koordinasi yang intens dan matang dari berbagai pihak di wilayah.
“Tugas kita adalah memastikan semua tahapan Pilkada ini terlaksana dengan baik. Dari mulai tahapan persiapan, alokasi dukungan anggaran, distribusi logistik hingga kesiapan TPS serta masalah pengamanan,” terangnya.
Kesiapan Penyelenggaraan
Heri mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam dan kementerian terkait lainnya terus mendorong dan memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak. Dukungan anggaran dan kesiapan logistik Pilkada dapat terdistribusikan dengan lancar. Hingga saatnya pelaksanaan Pemungutan Suara nanti.
Menurut dia, guna memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 ini, pihaknya menggelar rapat koordinasi nasional yang dilaksanakan di empat zona wilayah utama di Indonesia.
Pertama, wilayah timur meliputi seluruh Provinsi di Papua pada 29 Mei 2024 lalu di Jayapura. Kedua, wilayah tengah meliputi Provinsi Maluku, Sulawesi dan Kalimantan pada 26 Juni mendatang di Makasar.
Ketiga, wilayah Jawa, Bali, NTT dan NTB yang akan dilaksanakan di Jogja. Dan keempat, wilayah barat meliputi Sumatra dan Aceh yang akan dilaksanakan di Medan.
Pelaksanaan rakornas Pilkada serentak, katanya, ditujukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak di daerah masing-masing.
“Rapat koordinasi nasional ini dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. Juga dihadiri Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Panglima TNI, dan Kapolri. Serta diikuti oleh unsur Penyelenggara Pilkada di Daerah dan pejabat Forkompimda Provinsi dan Kab/Kota,” tegas Heri.
Sesuai Kemampuan Daerah
Terkait masalah distribusi anggaran yang masih terjadi kendala di beberapa daerah, akan terus diupayakan sesuai kemampuan daerah.
Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah sudah merencanakan alokasi dukungan anggaran Pilkada Serentak ini secara bertahap.
“Jika terdapat kendala, kami akan membantu memfasilitasi untuk mengkoordinasikan dengan K/L terkait. Tujuannya untuk memastikan bahwa kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan sesuai rencana,” ungkap Heri yang juga peraih gelar Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM itu.
