Senin, 22 Desember 2025

Presiden Prabowo Turun Tangan! Enam Smelter Ilegal di Bangka Belitung Disita Negara

Photo Author
- Selasa, 7 Oktober 2025 | 10:00 WIB
Presiden meninjau area penyitaan smelter ilegal di Bangka Belitung bersama aparat dan pejabat terkait. (Foto: Instagram @prabowo)
Presiden meninjau area penyitaan smelter ilegal di Bangka Belitung bersama aparat dan pejabat terkait. (Foto: Instagram @prabowo)

ESENSI.TV, BANGKA BELITUNG - Pemerintah kembali menunjukkan ketegasan dalam upaya membersihkan sektor pertambangan dari praktik-praktik ilegal yang merugikan negara.

Dalam kunjungan kerjanya ke Bangka Belitung, Presiden turun langsung meninjau penyitaan enam smelter timah ilegal yang selama ini beroperasi tanpa izin resmi.

Tindakan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan lagi memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memperkaya diri dengan cara melanggar hukum dan merugikan kepentingan rakyat.

Baca Juga: Ingin Berkembang, Jarell Quansah Putuskan Hengkang dari Liverpool ke Leverkusen

Dalam peninjauan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menegakkan hukum secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Ia menilai bahwa kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah Tbk bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.

Oleh karena itu, langkah penyitaan enam smelter ilegal ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menertibkan tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor pertimahan yang selama ini rawan penyimpangan.

Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan berlapis di lapangan untuk mencegah praktik-praktik serupa terulang.

Baca Juga: Jelang Peringatan 7 Oktober, Italia Larang Aksi Pro Palestina di Tengah Gelombang Demonstrasi Nasional

Pemerintah, katanya, akan terus memperkuat koordinasi antarinstansi, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga BUMN terkait, guna memastikan setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa langkah penegakan hukum di sektor pertambangan tidak hanya soal penyitaan atau penindakan, tetapi juga mencakup pembenahan sistem pengawasan dan transparansi data.

Pemerintah berencana memperketat izin usaha, memperbaiki mekanisme distribusi hasil tambang, serta menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan praktik ilegal.

Tindakan tegas ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku industri tambang di Indonesia agar lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Menjadi Gen Z di Era Digital, Tantangan Berat, Peluang Besar, dan Revolusi Dunia Kerja

Halaman:

Editor: Raja H. Napitupulu

Sumber: Instagram @prabowo

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X