ESENSI.TV, ISRAEL - Ketegangan politik dan diplomatik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Israel akan menentukan sendiri negara mana yang boleh mengirim pasukan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana pembentukan pasukan internasional penjaga gencatan senjata.
Pernyataan ini muncul di tengah upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menstabilkan situasi pascaperang dan memastikan kesepakatan damai di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana.
Dalam pernyataan resminya pada Minggu (26/10), Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap memegang kendali penuh atas keamanan nasionalnya.
Baca Juga: Jangan Anggap Sepele! Ini Dampak Fatal Ban Mobil yang Terlalu Keras
Ia menolak anggapan bahwa keputusan keamanan Israel berada di bawah kendali pihak lain, termasuk Amerika Serikat.
“Kami yang menentukan pasukan internasional mana yang dapat diterima atau tidak untuk ditempatkan di Gaza. Begitulah cara kami beroperasi, dan kami akan terus melakukannya,” ujar Netanyahu di hadapan kabinetnya.
Ia menambahkan bahwa sikap ini telah disetujui oleh para pejabat tinggi AS.
Rencana Pasukan Internasional di Gaza
Rencana pembentukan pasukan multinasional di Gaza merupakan bagian dari langkah awal dalam implementasi rencana perdamaian 20 poin yang diinisiasi Presiden Trump.
Amerika Serikat telah berdiskusi dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan untuk berpartisipasi dalam misi tersebut.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kesediaan negara-negara tersebut mengirim pasukan, terutama karena Hamas menolak menyerahkan senjata seperti yang disyaratkan dalam rencana itu.
Pemerintah AS sendiri telah menegaskan tidak akan mengirim tentaranya ke Gaza.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam kunjungannya ke Israel beberapa hari lalu, menyatakan bahwa pasukan penjaga gencatan senjata harus berasal dari negara-negara yang dapat diterima oleh Israel.