Janji Transisi Dua Tahun
Dalam sumpah jabatannya di Gedung Mahkamah Konstitusi, bangunan kolonial bergaya Prancis yang menjadi saksi banyak peristiwa politik penting, Randrianirina berjanji akan memimpin dengan adil dan menjaga persatuan nasional.
Baca Juga: Bergabung dengan RS JIH Solo, Lowongan Staf Kesehatan Dibuka
Ia menyatakan bahwa pemerintahan akan dijalankan oleh sebuah komite militer dan pemerintahan transisi hingga maksimal dua tahun, sebelum pemilu baru digelar.
Meski demikian, para pengamat politik justru skeptis terhadap janji tersebut. “Pernyataan untuk menyerahkan kekuasaan dalam dua tahun hanyalah kata-kata jika tidak disertai mekanisme yang mengikat dan mengawasi,” kata Ketakandriana Rafitoson, peneliti asal Madagaskar sekaligus Wakil Ketua Transparency International, dalam wawancara dengan sumber artikel ini, Reuters.
Akar Krisis, Kemiskinan dan Ketimpangan
Madagaskar telah lama menghadapi siklus ketidakstabilan politik. Negara kepulauan di Samudra Hindia ini memiliki populasi muda dengan rata-rata usia di bawah 20 tahun, namun juga tingkat kemiskinan yang ekstrem.
Sekitar 75% dari 30 juta penduduknya hidup dalam kondisi miskin, meski negara ini kaya akan sumber daya alam seperti vanili, nikel, safir, dan ilmenit.
Baca Juga: Hindari Biaya Bengkel Membengkak, Kenali Bagian Motor yang Sering Rusak
Pertumbuhan ekonomi pun tertinggal jauh. Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita Madagaskar justru turun hampir setengahnya sejak kemerdekaan pada 1960, menjadikannya salah satu dari sedikit negara di dunia yang semakin miskin dalam jangka panjang.
Figur Militer di Panggung Politik
Kolonel Michael Randrianirina bukan sosok asing dalam dunia militer Madagaskar.
Ia merupakan komandan unit elit CAPSAT, pasukan yang pernah berperan dalam kudeta tahun 2009 yang membawa Rajoelina berkuasa.
Meskipun tidak terlibat langsung dalam kudeta tersebut, Randrianirina dikenal sebagai perwira yang membelot dari pemerintah ketika protes terbaru pecah, bahkan menyerukan kepada tentaranya agar tidak menembaki warga sipil.