Warganya Bisa Bernapas Lega, Thailand dan Kamboja Sepakat Berdamai Setelah 5 Hari Konflik Berdarah di Perbatasan

ESENSI.TV, MALAYSIA - Setelah lima hari pertempuran sengit yang mengguncang kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja, kedua negara akhirnya sepakat untuk menghentikan konflik dan memulai langkah menuju perdamaian. 

Gencatan senjata resmi diberlakukan pada Senin tengah malam, setelah serangkaian upaya diplomatik intensif dari berbagai pihak, termasuk Malaysia, Amerika Serikat, dan China. 

Pertempuran tersebut bukan hanya menelan puluhan korban jiwa, tetapi juga memaksa lebih dari 300.000 orang meninggalkan rumah mereka.

Kesepakatan ini tercapai usai pertemuan antara para pemimpin Thailand dan Kamboja di Putrajaya, Malaysia. 

Baca Juga: Terjadi Lagi, Rumah Doa di Padang Rusak Diserang Massa, Dua Anak Alamu Luka

Dalam konferensi pers usai perundingan yang difasilitasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, disampaikan bahwa kedua negara akan kembali menjalin komunikasi langsung dan membentuk mekanisme pelaksanaan gencatan senjata. 

“Ini adalah langkah awal yang penting menuju de-eskalasi dan pemulihan perdamaian,” ujar Anwar.

Sejak pertempuran meletus pada 24 Juli, sedikitnya 38 orang dilaporkan tewas, sebagian besar merupakan warga sipil. 

Bentrokan terjadi di berbagai titik sepanjang perbatasan sepanjang 800 kilometer yang telah lama menjadi sumber perselisihan kedua negara. 

Pertikaian semakin memanas setelah insiden tewasnya seorang tentara Kamboja dan terlukanya tentara Thailand akibat ranjau darat. 

Saling tuduh mengenai siapa yang memulai serangan turut memperburuk situasi, ditambah dengan aksi balasan seperti penarikan duta besar dan pengusiran diplomat.

Baca Juga: Lebih Dekat dengan Park Seung Soo, Mbappe Korea yang Siap Bersinar di Newcastle United

Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjadi dua tokoh penting dalam mendorong tercapainya perdamaian.

Lewat panggilan telepon kepada para pemimpin kedua negara, Trump menekan agar konflik dihentikan, bahkan mengancam akan menangguhkan kesepakatan dagang jika kekerasan terus berlanjut.