KPU Siapkan Langkah Antisipasi untuk Cegah Kecurangan dalam Pilkada Serentak 2024 di Daerah dengan Satu Pasangan Calon

ESENSI.TV, NASIONAL - Pilkada serentak 2024 menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terutama di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon (paslon). 

Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri terkait potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. 

Menyadari hal tersebut, KPU mengakui bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga integritas pemilu.

 Baca Juga: Hacker Anonymous Indonesia Bobol Data Pemilik Akun Fufufafa. Intip Hacker Indo Yang Disegani

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan pentingnya langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kecurangan.

"Dalam setiap kompetisi, apalagi yang melibatkan perebutan kursi kepala daerah, potensi kecurangan tentu ada. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi segala kemungkinan," ujarnya, dikutip dari laman tribratanews.polri.go.id pada Senin, 16 September 2024.

Menurut Afifuddin, KPU berkomitmen untuk memfasilitasi pemilihan dengan sebaik mungkin. 

 Baca Juga: Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Tandingan, Kubu Arsjad Rasjid Melawan

Mereka terus terbuka menerima masukan dan saran dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, serta masyarakat, demi mencegah praktik kecurangan yang berpotensi merusak jalannya pilkada. 

Saat ini, KPU masih melakukan proses pemutakhiran data daerah yang hanya memiliki satu paslon, meski sejauh ini sudah ada indikasi jumlah sementara.

"Sampai saat ini, setelah melalui tahap pendaftaran, perpanjangan, dan penerimaan berkas, terdapat satu provinsi dan 37 kabupaten/kota yang memiliki satu pasangan calon," jelas Afifuddin. 

 Baca Juga: Waww... Keren. Kakek Usia 95 Tahun Terima Toga Wisuda Lansia

Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggaraan pilkada, sebab persaingan yang minim dapat memicu potensi pelanggaran demokratis.

Koordinasi dengan aparat keamanan juga menjadi fokus utama KPU, khususnya dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).