ESENSI.TV, JAKARTA - Korupsi dalam dunia politik sering kali berakar dari satu persoalan klasik, yaitu mahalnya biaya untuk meraih kekuasaan.
Demi mengatasi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pendekatan yang berbeda, yakni dengan meningkatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik.
Harapannya, langkah ini mampu memutus ketergantungan partai terhadap donatur pribadi yang seringkali menjadi sumber awal praktik koruptif.
Baca Juga: Cucurella Jadi Pahlawan Atasi Manchester United, Chelsea Semakin Dekat ke Liga Champions
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan bahwa biaya politik yang tinggi mendorong para calon pejabat untuk mencari sokongan dana dari pihak tertentu. Namun, bantuan tersebut sering kali tidak gratis.
Ketika terpilih dan menjabat, para pejabat ini merasa “berutang budi” dan membalas jasa dengan memfasilitasi akses para penyumbang terhadap proyek-proyek pemerintah.
"Yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah," ujarnya dalam sebuah webinar dikutip dari Instagram @fakta.indo pada Sabtu, 17 Mei 2024
Baca Juga: Pantai Sedahan, Surga Tersembunyi di Gunung Kidul yang Masih Alami dan Sepi Wisatawan
Sebagai jalan keluar, KPK telah beberapa kali merekomendasikan kepada pemerintah agar memberikan dana besar bagi partai politik, agar operasional mereka tidak lagi bergantung pada kontribusi pihak swasta atau donatur individual.
Pendanaan dari negara ini diharapkan bisa menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan transparan.
Selain soal pendanaan, Fitroh juga menekankan pentingnya reformasi dalam proses rekrutmen politik.
Ia mendorong agar partai politik memperketat seleksi terhadap calon legislatif maupun eksekutif.
Baca Juga: Strategi Gen Z Mengatur Uang Jajan Supaya Bisa Nabung tanpa Ngerasa Kekurangan
Menurutnya, harus ada parameter yang jelas dan standar tertentu yang wajib dipenuhi para kandidat, demi menjamin integritas para pemimpin masa depan.