Menko Polhukam Dorong Peningkatan Keamanan Siber dan Stabilitas Sosial Menjelang Pilkada 2024

ESENSI.TV, JAKARTA - Menjelang Pilkada 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya peningkatan sistem keamanan siber untuk situs-situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ini merupakan langkah strategis untuk melindungi hasil Pilkada dari berbagai gangguan yang dapat merusak proses demokrasi.

Menko Polhukam menyatakan, "Semua sudah kami kumpulkan untuk menjaga ruang siber agar tidak terganggu dan tidak diganggu," dalam pernyataannya yang dikutip pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Baca Juga: Usut Kasus Tindak Asusila di Ponpes Bekasi, Polisi: Korban Meningkat Menjadi 4 Santriwati

Dalam hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi dua lembaga utama yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga keamanan ruang digital.

Tindakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang demokratis tanpa gangguan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan.

Menko Polhukam juga mengidentifikasi dua ancaman utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu misinformasi dan polarisasi di media sosial.

Baca Juga: Keluarga Ungkap Penyebab Kematian Mendadak Marissa Haque yang Kejutkan Publik

Penyebaran hoaks dan provokasi menjadi tantangan signifikan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah melakukan pengumpulan wartawan dan media untuk melaksanakan kontrol ketat, guna mencegah misinformasi yang dapat mengancam persatuan bangsa.

Selain fokus pada keamanan siber, pemerintah juga berkomitmen untuk mendeteksi dan mengelola rencana aksi yang dapat muncul di masyarakat, serta memitigasi potensi masalah yang mungkin timbul.

Baca Juga: BPJPH Klarifikasi Isu Produk Berpenamaan Kontroversial yang Bersertifikat Halal, Tegaskan Kehalalan Terjamin

Upaya ini mencakup optimalisasi cooling system untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Pendekatan kepada tokoh agama, masyarakat, dan adat dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024.