Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampak terus berupaya mengejar target-target Pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.
Meski sudah banyak pencapaian, tetapi masih ada saja ketimbangan ekonomi dan sosial yang ditemui di masyarakat.
Hal ini, bisa terjadi karena pembangunan masih perlu difokuskan pada pembangunan berkeadilan atau menyentuh kepentingan semua rakyat.
Tokoh nasional Ginandjar Kartasasmita menilai untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berkeadilan, Pemerintah Indonesia harus menerapkan empat prinsip dasar.
Hal ini disampaikannya dalam Executive Education Program for Young Political Leaders yang digelar oleh Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Partai Golkar, Golkar Institute, di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Seperti diketahui Ginandjar Kartasasmita adalah politisi senior Partai Golkar yang aktif mendjabat di kabinet dan anggota legislatif sejak masa Orde Baru hingga reformasi.
Antara lain, menjadi Menteri Pertambangan dan Energi periode 1988-1993 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia periode 1993-1998.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2010-2014.
Apa saja 4 prinsip dasar yang dimaksudkan Ginandjar Kartasasmita? Berikut penjelasannya.
1. Kemandirian
Kemandirian dapat diartikan kemampuan suatu bangsa untuk mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatannya sendiri.
Apabila kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan, maka kemandirian adalah kemampuan yang harus dibangun dan dikembangkan.
Sekarang banyak kebutuhan rakyat tergantung pada impor, seperti di bidang pertanian, seperti beras, jagung, kedelai, gula, terigu, garam dan kapas.
Di bidang industri di berbagai produk dan bahan baku industri.
Kemandirian Indonesia akan diuji lebih berat lagi akibat pandemi, serta dampak konflik Rusia – Ukraina.
2. Ekonomi Inklusif Dalam Bentuk Afirmatif dan Pemberdayaan
World Economic Forum (WEF) sendiri mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian.
Caranya dengan memperluas kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.
Sedangkan, di Indonesia, meskipun kemiskinan absolut menurun, ketimpangan melebar.
Kesempatan untuk maju tidak bersifat inklusif. Menurut Bank Dunia (2015) 10% orang terkaya di Indonesia menguasai setara 77% kekayaan negara.
Bahkan 1% terkaya menguasai separuh dari kekayaan negara.
3. Ekonomi Digital, Meliputi Ecosystem, Infrastruktur dan Literasi Digital
Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang paling berhasil dalam membangun inkubator-
inkubator startup teknologi baru.
Di Indonesia sedang terjadi “digital boom.”
Salah satu efeknya akan mengurangi biaya logistik yang selama ini menjadi beban berat bagi negara yang terpisahkan dalam pulau-pulau dan menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi.
Pengguna internet meningkat selama pandemi dari 150 juta pada 2019 menjadi 203 juta pada 2021.
Ini menggambarkan penetrasi internet yang tinggi sebesar 73,7% dari populasi total.
Untuk pengembangan ekonomi digital, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
Sumber daya manusia terampil yang masih terbatas. Regulasi yang harus berkejar-kejaran dengan kemajuan teknologi digital yang cepat.
Ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke seluruh daerah, keamanan transaksi digital dan literasi digital.
4. Ekonomi Berkelanjutan atau Ekonomi Hijau/Biru
Lingkungan hidup Indonesia sangat banyak bergantung pada bahan bakar fosil, yaitu BBM dan batu bara.
Ketergantungan ini harus diupayakan untuk terus dikurangi menuju ke arah karbon netral.
Pemanfaatan potensi energi ramah lingkungan di Indonesia belum optimal padahal Indonesia memiliki potensi kapasitas energi baru terbarukan (EBT) yang menjanjikan.
Semua sektor kegiatan ekonomi harus mengacu pada prinsip-prinsip tersebut.*
Email: [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini
