Defisit APBN Capai Rp31,3 Triliun Akibat Anjloknya Penerimaan Pajak dan Gangguan Sistem Coretax, DPR Kereaksi Keras

Baca Juga: DPR Diam-diam Kebut RUU TNI di Hotel Mewah, Bivitri Susanti: Terkesan Terburu-buru dan Tertutup

Amin juga menyoroti buruknya implementasi sistem Coretax yang justru menjadi penghambat, bukan solusi. Menurutnya, kesalahan perencanaan ini harus diatasi secepat mungkin.

“Kalau sistem perpajakan baru malah bikin penerimaan negara anjlok, ini pertanda ada yang salah dalam perencanaannya. Pemerintah harus segera bertindak, memastikan Coretax berjalan optimal. Kalau tidak, harus ada mekanisme darurat agar pengumpulan pajak tidak terus terganggu,” tegas politisi Fraksi PKS itu.

Lebih jauh, Amin juga menyinggung soal keterlambatan pemerintah dalam merilis laporan APBN Januari-Februari 2025, yang memicu kekhawatiran publik terkait transparansi keuangan negara.

Baca Juga: Malam Pesta Berakhir Tragis! 59 Orang Tewas dan Ratusan Terluka Akibat Kebakaran Klub Malam di Makedonia Utara

“Kita butuh data yang terbuka dan tepat waktu. Keterlambatan laporan bisa menimbulkan spekulasi negatif. Menteri Keuangan harus lebih transparan dan responsif supaya pasar dan dunia usaha bisa mengantisipasi risiko lebih baik,” ujarnya.

Amin menegaskan bahwa BAKN DPR RI akan terus mengawal kebijakan fiskal dan ekonomi nasional agar tetap berada di jalur yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami akan memastikan kebijakan pemerintah bukan cuma mengejar angka target. Lebih dari itu, kami ingin kebijakan ini benar-benar memperkuat ekonomi nasional dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga: Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan, Manchester United Raih Kemenangan Meyakinkan 3-0 atas Leicester City

Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera berbenah. Transparansi, perbaikan sistem perpajakan, serta pemulihan ekonomi yang lebih inklusif harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dan investor tetap terjaga.***(LL)