Resmi dari Menkeu, Pemerintah Alokasikan Rp3,2 Triliun untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis dalam APBN 2025

ESENSI.TV, NASIONAL - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merancang anggaran yang signifikan untuk tahun 2025.

Salah satu fokus utama adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang diusulkan sebagai prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai Rp 3,2 triliun, sebuah langkah besar dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.

"Presiden Prabowo telah menetapkan beberapa program prioritas untuk tahun 2025, di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 triliun," ungkap Sri Mulyani, dikutip pada Kamis, 12 Desember 2024.

Baca Juga: Di Depan Presiden, Kapolri Tegaskan Siap Bangun Ketahanan Pangan dengan Gugus Tugas dan Rekrutmen Tenaga Ahli

Selain pemeriksaan kesehatan, sejumlah program strategis lainnya juga menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Di antaranya adalah renovasi sekolah dengan anggaran sebesar Rp20 triliun, serta pembangunan sekolah unggulan yang terintegrasi dengan alokasi dana sebesar Rp2 triliun. 

Pembangunan infrastruktur pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih merata di seluruh pelosok negeri.

Tak hanya itu, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada sektor ketahanan pangan dengan membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa. 

Baca Juga: Beri Sambutan di Apel Kasatwil, Presiden Prabowo Arahkan Polri untuk Tingkatkan Profesionalisme dan Dedikasi dalam Melayani Masyarakat 

Dana sebesar Rp15 triliun dialokasikan untuk memastikan pasokan pangan yang stabil dan mendukung swasembada pangan di Indonesia. 

Selain itu, transfer dana ke daerah (TKD) juga menjadi perhatian utama dengan anggaran yang mencapai Rp919,9 triliun.

Menurut Menkeu, anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, guna mempercepat pembangunan dan pemerataan layanan publik.

"Tujuan dari alokasi TKD adalah untuk menciptakan sinkronisasi antara kebijakan belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," jelas Menkeu.