APBN 2024 Tetap Stabil Meski Ada Konflik Timur Tengah, Kemenkeu Siapkan Strategi Antisipasi 2025

ESENSI.TV, NASIONAL - Meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. 

Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih dalam kondisi aman.

Keyakinan ini disampaikan Febrio untuk meredam kekhawatiran terhadap dampak konflik tersebut terhadap perekonomian nasional.

Menurut Febrio, hingga akhir 2024, APBN relatif tidak terpengaruh oleh ketidakpastian global, terutama karena beberapa faktor penopang yang mendukung stabilitas fiskal. 

 Baca Juga: Pemeriksaan Propam: Tidak Ada Pelanggaran Prosedur dalam Kasus Tewasnya Tujuh Remaja di Kali Bekasi

"Terkait dampaknya pada APBN, karena ini sudah menjelang akhir tahun, kami melihat kondisi APBN 2024 masih cukup aman," ujarnya, dikutip dari lama tribratanews.polri.go.id pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Salah satu faktor yang menopang kondisi APBN adalah penguatan nilai tukar rupiah serta penurunan suku bunga yang terjadi belakangan ini. 

Kondisi tersebut berdampak positif pada kestabilan keuangan negara. Selain itu, harga komoditas yang cenderung lebih stabil dibandingkan pertengahan tahun juga turut menjaga pelaksanaan APBN tetap berjalan dengan baik. 

Febrio menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memantau situasi global dan siap melakukan penyesuaian jika diperlukan.

 Baca Juga: Sekjen DPR: Tunjangan Perumahan Anggota DPR RI 2024-2029 Masih Dikaji, Mengikuti Harga Sewa Pasar

Lebih lanjut, Febrio menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan mempersiapkan strategi antisipasi untuk menghadapi potensi tantangan di tahun mendatang. 

“Tantangan berikutnya tentu bagaimana kita mengantisipasi dan memitigasi untuk 2025, yang kemungkinan situasinya akan tetap dinamis dan penuh ketidakpastian,” tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, data APBN per 31 Agustus 2024 menunjukkan bahwa defisit anggaran tercatat sebesar 0,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp153,7 triliun. 

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.777 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp383,8 triliun.