Panglima Militer Israel Tolak Perluasan Perang Gaza, Netanyahu Didesak Hentikan Operasi

ESENSI.TV, GAZA - Ketegangan di lingkaran pemerintahan Israel semakin memuncak setelah Panglima Militer Israel, Letjen Eyal Zamir, secara terbuka menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memperluas operasi militer di Gaza. 

Dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung selama tiga jam pada Selasa (5/8) lalu, Zamir memperingatkan bahwa melanjutkan serangan ke wilayah Gaza yang belum dikuasai dapat membawa risiko besar.

Potensi bahaya terhadap para sandera dan kemungkinan terperosoknya militer dalam konflik berkepanjangan sangat mungkin terjadi.

Baca Juga: Tegas! Misbakhun Kritik Bappenas soal Kepatuhan pada Rekomendasi Audit DPR dan BPK

Peringatan dari Militer dan Kekhawatiran Internasional

Menurut tiga pejabat Israel yang mengetahui isi pertemuan tersebut, Zamir menolak usulan Netanyahu untuk merebut sisa wilayah Gaza. 

Ia menegaskan bahwa hal tersebut bisa menjadi jebakan bagi tentara Israel dan mengancam keselamatan para sandera yang masih berada di wilayah tersebut. 

Militer Israel juga mengingatkan bahwa operasi lebih lanjut dapat membuat mereka terperangkap kembali di Gaza, wilayah yang telah mereka tinggalkan secara resmi sejak dua dekade lalu.

Saat ini, militer Israel mengklaim telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023, setelah serangan Hamas ke wilayah selatan Israel. 

Baca Juga: Villarreal Permalukan Arsenal di Emirates, Penalti Odegaard Tak Cukup Selamatkan Tim

Namun, mereka tetap menolak penerapan aturan militer penuh, aneksasi wilayah, maupun pembangunan kembali permukiman Yahudi, kebijakan yang justru didukung oleh beberapa anggota kabinet sayap kanan Netanyahu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana perluasan operasi militer Israel. 

Jika benar, langkah itu dinilai dapat memperburuk kondisi warga Gaza yang kini sebagian besar telah mengungsi berulang kali dan berada di ambang kelaparan.

Sandera, Diplomasi, dan Ketegangan Politik