Program-program ini juga diharapkan mampu memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan dasar.
Anis menyoroti beberapa program yang menjadi fokus perhatian, antara lain Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di semua jenjang pendidikan.
Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan di banyak daerah.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya program pemeriksaan kesehatan gratis bagi 52,2 juta orang yang mencakup tes tekanan darah, gula darah, serta rontgen untuk mendeteksi penyakit-penyakit berisiko tinggi.
Baca Juga: Kemensos Dorong Satu Data Nasional untuk Percepatan Transformasi Sosial-Ekonomi di Makassar
Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan mereka.
Pemerintah juga berencana membangun rumah sakit berkualitas di daerah dengan meningkatkan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C, serta memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan yang ada.
Selain itu, program renovasi sekolah yang mencakup perbaikan ruang kelas, mebel, dan fasilitas MCK di seluruh Indonesia menjadi langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pendidikan di tanah air.
Tidak ketinggalan, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di empat lokasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak yang tinggal di luar kota besar, juga mendapat dukungan dari Anis.
Terakhir, Anis juga menyoroti pentingnya Program Lumbung Pangan Nasional yang mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
Dengan target 80.000 hektar area pertanian yang intensif dan 150.000 hektar lahan sawah baru, program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Anis menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmennya untuk mendukung keberhasilan program-program pemerintah dalam APBN 2025, yang diyakini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.
Namun, ia tetap mengingatkan bahwa upaya minimisasi kebocoran anggaran harus terus menjadi prioritas agar tujuan besar tersebut dapat tercapai.
Artikel Terkait
Muncul Wacana Restorative Justice Untuk Pelaku Tipikor Dari Menko Hukum dan HAM, DPR: Melemahkan Penegakan Hukum
Kenaikan PPN 12 Persen Picu Pro dan Kontra: Banggar DPR RI Usulkan Solusi Ampuh Ini
Terkait Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025, Ketua Banggar DPR RI: Pemerintah Punya Diskresi Atur Tarif PPN Berdasarkan Ekonomi
180 KK Warga Dusun Sarakan Terancam Digusur, DPR Usulkan Pembangunan Kampung Nelayan
Evaluasi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional di PT IWIP, DPR Temukan Banyak Masalah