ESENSI.TV, NASIONAL - Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah, kembali menyoroti pentingnya evaluasi proyek strategis nasional (PSN) di Indonesia.
Saat melakukan kunjungan kerja reses ke PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Aqib menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh terhadap proyek-proyek besar ini menjadi langkah mutlak demi menjaga integritas investasi dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Aqib memantau langsung pelaksanaan kegiatan pertambangan di PT IWIP.
Baca Juga: Bawa Semangat Natal ke Makassar, Mensos Gus Ipul Kunjungi Korban Banjir di Gereja Toraja
Ia menemukan sejumlah permasalahan terkait tata kelola di lokasi, termasuk minimnya kepastian hukum pada beberapa aspek penting.
Menurutnya, hal ini berpotensi membuka peluang bagi perusahaan untuk beroperasi di luar aturan yang berlaku.
“Setelah kami tinjau langsung, ternyata masih banyak yang perlu dievaluasi terkait pengelolaan pertambangan di sini,” ujar Aqib dalam keterangannya di Maluku Utara.
Aqib juga mengungkapkan bahwa praktik yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Hal ini tidak hanya memengaruhi pendapatan negara, tetapi juga menghambat pencapaian cita-cita nasional, seperti swasembada energi.
Ia menilai pengawasan terhadap PSN tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab DPR, melainkan juga pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Baca Juga: Kemensos Pionirkan Teknologi CACT Text2Voice, Terobosan Baru untuk Inklusi ASN Disabilitas Netra
Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengambil langkah tegas dalam mengatur ulang proyek strategis ini.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan berjalan secara menyeluruh dan transparan.
“Kementerian ESDM harus segera menata ulang tata kelola PSN agar ada pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi,” tambahnya.
Artikel Terkait
Sumatera Selatan Siap Cetak 150 Ribu Hektare Sawah Baru, DPR Ingatkan Risiko Konflik Lahan
Lambatnya Penanganan Kasus Penganiayaan Karyawan Toko Roti Hingga Ditipu Pengacara, DPR: Ini Memalukan
Polemik Alih Fungsi Sawah di Jawa untuk 3 Juta Rumah, DPR: Ketahanan Pangan Terancam
Muncul Wacana Restorative Justice Untuk Pelaku Tipikor Dari Menko Hukum dan HAM, DPR: Melemahkan Penegakan Hukum
Kenaikan PPN 12 Persen Picu Pro dan Kontra: Banggar DPR RI Usulkan Solusi Ampuh IniĀ