Meski Apresiasi Program Quick Win Prabowo, Anis Byarwati Juga Ingatkan Pentingnya Pengendalian Kebocoran Anggaran

ESENSI.TV, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai instrumen utama dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Namun, meski antusiasme ini disambut positif, tantangan besar tetap menghantui, salah satunya adalah masalah kebocoran anggaran yang masih perlu diminimalisir.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Anis Byarwati, salah satu anggota Komisi XI DPR RI.

Ia mengatakan, meski audit rutin dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun, potensi kebocoran APBN masih terus ada. 

Baca Juga: Kebijakan Prorakyat, Menteri PKP Maruarar Sirait Permudah Masyarakat Miliki Hunian Terjangkau

Menurut Anis, kebocoran tersebut bisa ditemukan pada dua pos besar, yaitu pendapatan negara, terutama yang berasal dari pajak, serta belanja negara.

"Meski BPK telah melakukan audit dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setiap tahunnya, kebocoran anggaran tetap menjadi tantangan besar. Ini tidak hanya terjadi di sektor pajak, tetapi juga dalam belanja negara," ujar Anis dalam keterangan tertulisnya.

Anggota Fraksi PKS ini juga mengkritisi angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang menunjukkan tingginya ketidakefisienan investasi di tanah air. 

Angka ICOR Indonesia yang tercatat sebesar 6,5 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang rata-rata berada di angka 4,0 hingga 5,0. 

Baca Juga: Tersandung Vonis Bebas Ronald Tannur, Tiga Hakim PN Surabaya Didakwa Terima Suap Rp4,6 Miliar 

Hal ini mencerminkan bahwa meskipun investasi terus meningkat, biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tertentu di Indonesia masih terlalu besar.

"ICOR yang tinggi ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia belum seefisien yang diharapkan, dan ini akan membuat kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga. Ditambah lagi, penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga menggambarkan adanya masalah besar dalam pengelolaan anggaran," tambah Anis.

Namun, meskipun begitu, Anis memberikan apresiasi terhadap sejumlah program prioritas yang telah dimasukkan dalam APBN 2025. 

Beberapa program tersebut diyakini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.