"Jika lahan pertanian dialihkan, apa yang akan terjadi pada ketahanan pangan kita? Pulau Jawa adalah lumbung pangan utama, dan mengorbankan sawah produktif untuk pembangunan perumahan jelas mengancam masa depan bangsa," kata Daniel dalam pernyataan tertulisnya, dikutip pada Rabu, 18 Desember 2024.
Daniel menilai kebijakan tata ruang seharusnya mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat.
“Lahan pertanian bukan sekadar tanah, tetapi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga melindungi kepentingan petani dan rakyat kecil,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa rencana pembangunan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan.
“Swasembada pangan adalah pilar utama kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini justru bertolak belakang dengan tujuan tersebut. Alih fungsi lahan pertanian hanya akan memperparah kondisi petani gurem yang sudah sulit bertahan,” tambah legislator dari dapil Kalimantan Barat itu.
Daniel memastikan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan ini untuk memastikan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas.
“Daripada mengalihfungsikan lahan, seharusnya pemerintah memperluas lahan pertanian agar petani kecil dapat berkembang. Ini adalah langkah nyata untuk menjaga pertanian kita dari ancaman yang terus mengikis masa depan pangan Indonesia,” pungkasnya.***(LL)
Artikel Terkait
Buntut Pemindahan Mary Jane, Australia Ajukan Hal Serupa Untuk Kasus Bali Nine, DPR: Melemahkan Sistem Hukum Indonesia
Rencana Bank Emas Pemerintah Didukung DPR, Diminta Inklusif dan Berpihak pada UMKM
Pendudukan Ilegal Israel di Dataran Tinggi Golan Picu Sorotan Internasional, DPR: Ini Melanggar Resolusi DK PBB
Tak Lagi Sesuai Tanggal Lahir, DPR Dorong Notifikasi Digital Masa Berlaku SIM Untuk Permudah Warga
Sumatera Selatan Siap Cetak 150 Ribu Hektare Sawah Baru, DPR Ingatkan Risiko Konflik Lahan