Menurutnya, kejadian ini tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga menyoroti masalah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kami mendesak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini dengan tegas dan adil. Hak-hak korban harus dilindungi, dan tidak boleh ada diskriminasi hanya karena pelaku berasal dari keluarga pemilik toko,” ujar Gilang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Senayan, Jakarta.
Gilang juga meminta polisi mengusut tuntas penipuan yang dialami Dwi oleh oknum pengacara yang mengaku sebagai utusan polisi.
“Ini memalukan dan merusak nama baik Polri. Korban sudah cukup menderita, jangan sampai dia dipermainkan lebih jauh,” tegasnya.
Ia menambahkan, kasus ini harus menjadi contoh bahwa hukum berlaku untuk semua kalangan tanpa terkecuali.
“Sudah waktunya aparat membuktikan bahwa keadilan bisa ditegakkan, baik kasus itu viral atau tidak,” pungkas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Gilang juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan dalam relasi kerja, yang sering melibatkan pihak dengan kekuasaan lebih besar.
“Ini preseden buruk. Banyak pekerja yang menjadi korban karena relasi kuasa yang timpang. Kita harus memastikan perlindungan bagi mereka di lingkungan kerja,” tutupnya.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum perbaikan bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam merespons laporan masyarakat dengan cepat dan profesional.***(LL)
Artikel Terkait
Buntut Pemindahan Mary Jane, Australia Ajukan Hal Serupa Untuk Kasus Bali Nine, DPR: Melemahkan Sistem Hukum Indonesia
Rencana Bank Emas Pemerintah Didukung DPR, Diminta Inklusif dan Berpihak pada UMKM
Pendudukan Ilegal Israel di Dataran Tinggi Golan Picu Sorotan Internasional, DPR: Ini Melanggar Resolusi DK PBB
Tak Lagi Sesuai Tanggal Lahir, DPR Dorong Notifikasi Digital Masa Berlaku SIM Untuk Permudah Warga
Sumatera Selatan Siap Cetak 150 Ribu Hektare Sawah Baru, DPR Ingatkan Risiko Konflik Lahan