Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Dorong Kebijakan Amnesti Demi Kemanusiaan dan Stabilitas Sosial
Ditambah lagi, tradisi masyarakat yang kuat dalam memanfaatkan emas sebagai aset, serta kemajuan teknologi digital, Bank Emas bisa menjadi salah satu pilar baru dalam sistem keuangan nasional.
Selain itu, layanan ini berpotensi mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses pembiayaan berbasis emas yang lebih inklusif.
Namun, keberhasilan implementasi Bank Emas memerlukan dukungan tata kelola yang baik, transparansi, dan pemilihan lembaga pengelola yang kompeten.
Dalam hal ini, beberapa pihak mengusulkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pengelola potensial, mengingat pengalaman mereka dalam melayani segmen masyarakat kecil dan pendekatan berbasis syariah yang sesuai dengan budaya Indonesia.
Baca Juga: Indonesia dan UEA Sepakat Prekuat Kerja Sama Kekonsuleran dan Bebas Visa
Menanggapi rencana ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menyambut baik gagasan tersebut.
Ia menyatakan bahwa Bank Emas memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik dan inklusif.
"Bank Emas dapat menjadi solusi investasi yang aman bagi masyarakat. Namun, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme kerja dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua kalangan, termasuk UMKM," ujar Fathi dalam pernyataannya, dikutip pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Fathi juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi.
Baca Juga: Catat! Mulai 17 Desember, Ujian CAT dan Wawancara Petugas Haji Pusat 2025 Akan Dilaksanakan
Ia berharap pemerintah melakukan kajian mendalam agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Fraksi Demokrat berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar berdampak positif bagi masyarakat luas," tegasnya.
Dengan pendekatan yang tepat, Bank Emas diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pengelolaan cadangan emas nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.***(LL)
Artikel Terkait
Wacana Polri di Bawah Kemendagri, DPR: Langkah Mundur yang Bertentangan dengan Reformasi
Kasus Penembakan Pelajar di Semarang, Komisi III DPR Tuntut Proses Hukum Berjalan Transparan
DPR RI Sahkan Lima Pimpinan Baru KPK Periode 2024-2029, Setyo Budiyanto Jabat Ketua
Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, DPR Ingatkan Potensi Dampak ke Daya Beli Masyarakat
Buntut Pemindahan Mary Jane, Australia Ajukan Hal Serupa Untuk Kasus Bali Nine, DPR: Melemahkan Sistem Hukum Indonesia