ESENSI.TV, NASIONAL - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, isu keamanan data pemilih menjadi perhatian khusus.
Menteri Dalam Negeri Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian, memastikan bahwa data pemilih telah dijaga dengan standar keamanan tinggi untuk menghindari risiko kebocoran.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, yang membahas rencana program kerja 2025 serta beberapa isu strategis lainnya.
Baca Juga: Kakorlantas Polri Ungkap Tingginya Risiko Kecelakaan di Usia Produktif
Dalam pernyataannya, Tito menekankan bahwa data pemilih Pilkada 2024 berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Ia menegaskan bahwa data tersebut sudah dienkripsi dan sistem keamanannya terus diperbaharui.
"Data pemilih untuk Pilkada telah dilindungi dengan enkripsi yang kuat, dan upaya peningkatan keamanan secara berkala sudah dilakukan untuk memastikan tidak ada celah kebocoran," jelasnya.
Tito juga menambahkan bahwa keamanan data pemilih tetap menjadi prioritas utama selama berada di bawah tanggung jawab Dukcapil.
Baca Juga: Kemenag Luncurkan Pelatihan Terbesar untuk Guru Madrasah, 73.615 Peserta MOOC Pintar Terdaftar
Pada 2 Mei 2024, Kemendagri telah menyerahkan daftar pemilih potensial kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Tito, total pemilih Pilkada tahun ini mencapai lebih dari 207 juta orang, yang datanya telah diserahkan dalam bentuk terenkripsi.
"Kami telah menyerahkan data pemilih tersebut langsung kepada Ketua KPU pada 2 Mei 2024. Data diserahkan dalam bentuk terenkripsi, sehingga tidak mungkin terjadi kebocoran selama berada di bawah tanggung jawab Kemendagri," ucapnya.
Tito juga menyatakan bahwa jika nantinya ditemukan kebocoran data, hal tersebut kemungkinan besar terjadi di tingkat KPU, bukan di Dukcapil.
Artikel Terkait
KPU DKI Jakarta Siapkan Layanan Khusus untuk Pemilih Difabel di Pilkada 2024
KPU DKI Jakarta Pindahkan Lokasi Debat Pilkada 2024 demi Kelancaran dan Keamanan
Polres Jakarta Timur Perketat Pengamanan Gudang Logistik KPU Jelang Pilkada Serentak 2024
KPU Jawa Barat Mulai Distribusikan 70 Juta Surat Suara untuk Pilkada Serentak 2024
195 Kasus Dugaan Kepala Desa Tidak Netral Selama Kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Tegaskan Aturan