Gelombang Aksi Demo di Berbagai Daerah Memanas, Lamroy Manurung: DPR Harus Refleksi, Bukan Pamer Kuasa

ESENSI.TV, JAKARTA - Gelombang demonstrasi besar yang meluas di berbagai daerah Indonesia selama sepekan terakhir menuai sorotan. 

Aksi protes yang bermula dari penolakan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI hingga Rp100 juta per bulan, berubah menjadi kericuhan. 

Tak hanya menimbulkan korban jiwa dari kalangan sipil dan aparat, sejumlah fasilitas umum juga rusak parah, bahkan ada yang terbakar.

 Baca Juga: Kebun Raya Kuningan, Wisata Alam dan Edukasi dengan Pesona Ribuan Tanaman di Kaki Gunung Ciremai

Lamroy David M. Manurung, S.T., pemerhati kebijakan publik asal Sumatera Utara sekaligus lulusan Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik (SPKP) Golkar Institute, menyayangkan situasi tersebut. 

Ia menilai langkah DPR mengesahkan kebijakan kenaikan gaji sangat tidak sensitif dengan kondisi bangsa.

“Jelas kebijakan itu mencederai rasa keadilan. Di tengah perlambatan ekonomi, wakil rakyat justru sembrono menggunakan dana yang bersumber dari pajak masyarakat,” ujar Lamroy, yang akrab disapa Royman, Senin (1/9).

 Baca Juga: Kreativitas Gen Z Ubah Cara Belajar, Edukasi Jadi Lebih Seru dan Menghibur

Menurutnya, gelombang protes seharusnya bisa dicegah jika DPR mau membuka ruang refleksi dan mendengar aspirasi. 

Namun yang terjadi justru sebaliknya: sebagian anggota dewan merespons dengan gaya arogan dan meremehkan suara publik.

“Ini sangat bertolak belakang dengan semangat dibentuknya Badan Aspirasi Masyarakat di DPR periode 2024–2029. Alih-alih menyerap aspirasi, mereka malah menutup diri,” kata Royman.

 Baca Juga: Perum DAMRI Buka Lowongan 2025 untuk Dua Posisi Menarik, Cek Informasi Lengkapnya

Ia menambahkan, kerusuhan yang meluas, tindakan represif aparat, hingga munculnya provokasi memperburuk iklim demokrasi Indonesia. 

Selain mengancam persatuan bangsa, kondisi ini juga memberi citra negatif di mata internasional dan berpotensi mengurangi minat investasi asing.