Banyak yang menilai aturan ini terasa berat sebelah. Di satu sisi, masyarakat harus mengurus izin dan audit, sementara mereka melihat banyak dana negara justru tidak transparan.
Beberapa netizen bahkan menyebut kebijakan ini tidak pro rakyat karena justru memperlambat bantuan yang seharusnya cepat disalurkan.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat dan publik figur tetap diperbolehkan mengumpulkan donasi. Ia hanya berharap ada pelaporan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan.
Namun, reaksi publik menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap mekanisme pemerintah masih menjadi masalah besar, apalagi ketika kebijakan baru dianggap menambah beban bagi masyarakat yang ingin membantu sesama.*** (LL)