ESENSI.TV, ACEH - Situasi politik di Aceh Selatan kembali menjadi sorotan setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengambil langkah tegas terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.
Polemik yang bermula dari keberangkatan Mirwan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh di tengah kondisi wilayahnya yang masih dirundung banjir bandang dan longsor akhirnya berbuntut pada pencopotan dirinya dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Keputusan ini langsung memicu berbagai reaksi publik karena menyangkut sensitivitas kepemimpinan saat bencana berlangsung.
Baca Juga: Goresan di Mobil Bikin Risih? Coba 6 Trik Murah Ini, Dijamin Ampuh
Keputusan partai untuk mencopot Mirwan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, pada Jumat malam.
Dalam pernyataan resminya, Sugiono menyampaikan bahwa partai menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan tanggung jawab seorang pemimpin wilayah yang sedang menghadapi keadaan darurat.
Ia menegaskan, “Sangat kami sesalkan sikap dan peran yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Atas dasar itu, DPP Gerindra menetapkan pemberhentian Mirwan dari jabatan Ketua DPC Aceh Selatan,” ujarnya, setelah diparafrasekan.
Pencopotan ini menjadi sinyal kuat bahwa partai tidak ingin toleransi terhadap langkah yang dianggap kurang tepat, terutama ketika masyarakat masih berjuang menghadapi dampak bencana.
Baca Juga: 14 Kebiasaan Alami untuk Memperkuat Daya Ingat dan Menjaga Otak Tetap Tajam
Publik sebelumnya ramai mengkritik keputusan Mirwan yang tetap berangkat umroh meski wilayahnya tengah dalam kondisi darurat. Keberangkatan tersebut dinilai tidak mencerminkan empati maupun komitmen seorang kepala daerah dalam situasi krisis.
Selain itu, beberapa hari sebelum keberangkatannya, Mirwan diketahui sempat mengeluarkan surat resmi kepada pemerintah provinsi. Dalam surat itu, ia menuliskan bahwa pemerintah kabupaten tidak mampu menangani bencana tanpa dukungan tambahan.
Surat tersebut kemudian menimbulkan interpretasi publik bahwa situasi di Aceh Selatan memang sedang membutuhkan perhatian intensif dari seorang pemimpin daerah.
Baca Juga: Sebelum Kena Masalah! Ketahui Alasan Mengapa STNK Bisa Mendadak Diblokir
Dengan dikeluarkannya keputusan pencopotan, Gerindra menegaskan bahwa partai ingin menjaga standar kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab.
Langkah ini juga disebut sebagai bentuk konsistensi partai dalam menjawab kegelisahan publik yang menilai keberangkatan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi warga di lapangan.