Jaksa Agung Burhanuddin menyebut pembentukan desk ini sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca Juga: Benarkah Timun Dapat Turunkan Kolesterol Jaha? Begini Penjelasan Ahli
“Meski baru berjalan sejak November 2024, hasil yang dicapai sudah sangat membanggakan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan pada tata kelola yang lebih baik, Kejaksaan RI memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara terkait kasus korupsi.
Bidang Tindak Pidana Khusus juga aktif dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dengan inventarisasi data dan kebijakan peta tematik.
Namun, Jaksa Agung juga menyoroti stagnannya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di angka 34, dengan peringkat global turun dari 110 menjadi 115 pada 2024.
Baca Juga: Arteta Puji Komitmen Arsenal Usai Kalahkan Brentford 3-1
“Korupsi adalah musuh bersama, dan ini adalah langkah nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Dengan dukungan teknologi, kerja sama internasional, dan partisipasi masyarakat, inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang lebih bersih dan transparan.***(LL)
Artikel Terkait
Jaksa Agung Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Terdakwa Penipuan Dana KSP Indosurya
Jaksa Agung Minta Puspenkum Publikasikan Kinerja Kejagung kepada Masyarakat
Kapolri dan Jaksa Agung Bersatu Perangi Korupsi, Tegaskan Pentingnya Integritas Pemimpin sebagai Pondasi Negara Bersih
Terkait Pilkada Serentak 2024, Menko Polkam: Hak Pilih Warga Terdampak Bencana Terjamin Tetap Lancar
Indonesia Raih Nol Kasus Terorisme, Menko Polkam: Hasil Kerja Sama Luar Biasa Semua Pihak