ESENSI.TV, NASIONAL - Dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Divisi Humas Polri telah meluncurkan berbagai program yang fokus pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho memaparkan komitmen tersebut sebagai bagian dari strategi untuk membangun budaya organisasi yang bersih dan melayani.
"Dengan tujuan menggelorakan perubahan budaya organisasi, pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun birokrasi yang bersih serta melayani," jelas Kadiv Humas, dikutip pada Selasa (6/8/24).
Baca Juga: Densus 88 Ungkap Terduga Teroris HOK Gunakan Uang Jajan untuk Beli Bahan Peledak
Reformasi birokrasi menjadi inti dari program ini, yang bertujuan untuk menyingkirkan praktik-praktik korupsi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Kadiv Humas menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya fokus pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada media, masyarakat, dan internal Polri.
Dengan berbagai program yang dilaksanakan, Divisi Humas Polri berkomitmen untuk menghadapi tantangan dunia global dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Meskipun telah ada berbagai program yang dijalankan, Kadiv Humas mengakui bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki.
Oleh karena itu, Divisi Humas Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas program-programnya.
"Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan akan terus memperbaiki kekurangan yang ada untuk mencapai predikat WBK dan WBBM," ungkapnya.
Penghargaan WBK dan WBBM diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi seluruh personel Divisi Humas untuk terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik.
Harapan besar disematkan pada predikat tersebut untuk menambah semangat kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada negara, bangsa, dan masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan 15 Januari Sebagai Hari Desa
Dalam desk penilaian dan evaluasi zona integritas, tim TPI yang hadir termasuk Brigjen. Pol. Indarto, Kombes. Pol. Basori, AKP Antonio Noriega, IPTU Ade Novi Dwiharyanto, dan Penda TK I Dwi Anggraeni.
Artikel Terkait
Request Polri Tambahan Dana Rp. 60,64T
Imparsial: Parlemen Harus Hentikan Pembahasan RUU TNI-Polri Karena Memundurkan Agenda Reformasi 1998
8 Provinsi Masuk Kategori Rawan Konflik, Polri Minta Penanganan Khusus untuk Pilkada 2024
Aplikasi Digital Korlantas Polri Resmi Diluncurkan, Perpanjang SIM Bisa Dilakukan dari Rumah
Erwin Aksa: Peran Polri Wujud Kehadiran Negara Jaga Keamanan Warga